PBHI Desak Jokowi Tarik Pengamanan Militer dari Gedung MA

ADVERTISEMENT

PBHI Desak Jokowi Tarik Pengamanan Militer dari Gedung MA

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 18 Nov 2022 17:29 WIB
militer tentara.detikfoto/dikhy sasra
Foto: Dikhy Sasra/detikcom
Jakarta -

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mendesak Panglima Tertinggi TNI, yakni Presiden Jokowi, menarik pengamanan militer dari gedung Mahkamah Agung (MA). Sebab, tidak ada dasar dan relevansi bagi militer untuk menjaga keamanan gedung MA.

"PBHI mendesak Presiden Jokowi memerintahkan Panglima TNI agar penempatan anggota TNI segera dihentikan," kata Ketua PBHI Julius Ibrani dalam keterangan pers, Jumat (18/11/2022).

Sikap PBHI itu menanggapi pernyataan Ketua Mahkamah Agung bahwa penempatan anggota TNI dalam rangka peningkatan pengamanan internal, demi keamanan dan kenyamanan hakim agung melaksanakan tugas dan sebagai 'benteng' dari tamu-tamu tak dikenal yang tidak berkepentingan untuk masuk ke gedung MA. MA, kata Ketua MA, sebagai bagian dari sistem peradilan berwenang memeriksa dan memutus perkara di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, sebagaimana UU No 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No 3/2009 tentang MA.

Alih fungsi di atas ditolak tegas PBHI.

"TNI sendiri adalah adalah alat negara untuk mempertahankan, melindungi, dan menjaga keutuhan negara dari ancaman militer atau bersenjata, berdasarkan UU No 3/2002 tentang Pertahanan dan UU No 34/2004 tentang TNI. UU 34/2004 memandatkan tugas TNI mencakup Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)," urai Julius Ibrani.

Pelaksanaan OMSP sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf UU 34/2004, untuk mengatasi gerakan separatisme dan pemberontakan bersenjata, mengamankan wilayah perbatasan, tugas perdamaian dunia, sistem pertahanan semesta dan lainnya. Dalam Tugas Perbantuan OMSP sekali pun, merupakan tanggung jawab dari panglima TNI dengan persetujuan Presiden.

"Yang pada intinya tidak relevan dengan alasan MA dan ada dasar hukum bagi MA maupun TNI untuk penempatan anggota TNI dalam pengamanan gedung MA. Konsekuensinya baik MA maupun TNI telah melanggar hukum karena bertentangan dengan berbagai UU di atas," ungkap Julius Ibrani.

Selain itu, MA dan TNI telah menjatuhkan marwah profesionalitas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk tugas perang dan selain perang (militer) dan masuk ke ruang sipil. PBHI tidak bisa menampik kecurigaan momentum pengamanan militer di MA dengan rentetan OTT KPK.

"Meski Ketua MA menjelaskan tidak ada kaitannya dengan peristiwa OTT oleh KPK terhadap Hakim Agung dan Pegawai MA, termasuk penggeledahan di ruang Sekretaris MA dan Hakim Agung Prim Haryadi, namun publik bisa menilai dengan jelas dari segi 'momentum' waktu," cetus Julius Ibrani.

Pengamanan MA oleh anggota TNI, menurut Julius Ibrani, justru menimbulkan masalah baru dan jadi preseden buruk bagi instansi negara.

"PBHI mendesak Panglima TNI segera menarik mundur Anggota TNI yang ditempatkan di MA. Ombudsman RI memeriksa dugaan maladministrasi oleh MA dan TNI atas penempatan anggota TNI di gedung MA yang bertentangan dengan hukum dan per-UU-an terkait MA dan TNI," pungkas Julius Ibrani.

Lalu buat apa anggota militer itu diminta berjaga-jaga di MA?

"Pengamanan ini ditingkatkan tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti masuknya orang- orang yang tidak jelas urusan kepentingannya sekaligus memastikan tamu-tamu mana yang layak atau tidak layak masuk di kantor MA untuk kepentingan mengecek dan melihat perkembangan perkaranya melalui PTSP," ujar jubir MA Andi Samsan Nganro.

MA menegaskan pengamanan oleh militer tidak untuk menakut-nakuti masyarakat. Tapi lebih kepada aspek keamanan dan kenyamanan hakim agung dalam bertugas.

"Model pengamanan bagaimana yang diperlukan di MA memang sudah lama dipikirkan sebab aspek keamanan bagi kami di MA penting bukan untuk menakut nakuti tetapi keberadaannya di lembaga tertinggi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan juga tempat tumpuan akhir rakyat Indonesia mencari keadilan dibutuhkan suasana dan keamanan yang layak," pungkas Andi Samsan Nganro, yang juga Wakil Ketua MA bidang Yudisial.

Lihat juga Video: KPK Pastikan Pengamanan TNI di MA Tak Pengaruhi Penyidikan

[Gambas:Video 20detik]



(asp/dnu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT