Di Munas HIPMI, Puan Bicara Iklim Usaha hingga Pemerataan Pembangunan

Di Munas HIPMI, Puan Bicara Iklim Usaha hingga Pemerataan Pembangunan

Danica Adhitiawarman - detikNews
Senin, 21 Nov 2022 22:11 WIB
Munas HIPMI
Foto: DPR RI
Jakarta -

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengisi diskusi yang diadakan dalam Musyawarah Nasional ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Ia menyampaikan sejumlah pesan kepada pengusaha-pengusaha muda HIPMI agar bisa membangun dunia usaha nasional dan mendukung kemajuan Indonesia.

Puan menjadi pemateri untuk forum dialog ekonomi dan bisnis I di Munas HIPMI XVII dengan tajuk 'Indonesia di Tengah Tekanan Resesi dan Perubahan Landskap Politik serta Keamanan Global'. Ia mengawali pemaparannya dengan memuji pelaksanaan Munas HIPMI yang telah mengumpulkan beberapa tokoh nasional dalam satu waktu.

"Hebatnya HIPMI bisa ngumpulin presiden, ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD, dan tokoh-tokoh lainnya. Saya juga senang datang ke sini, rasanya seperti pulang kampung karena Solo adalah dapil saya," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Senin (21/11/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Puan menyinggung tentang pemulihan sosial dan ekonomi Indonesia yang semakin membaik pasca pandemi COVID-19 sejak awal 2020. Ia menilai percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi sosial merupakan hasil dari berbagai upaya dari semua komponen bangsa.

"Terjaganya momentum pemulihan ekonomi ini tentunya tak terlepas dari kerja sama berbagai pihak. Baik pemerintah, swasta, TNI, Polri, serta masyarakat, termasuk HIPMI, dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19," ucapnya.

ADVERTISEMENT

Kemudian, Puan mengatakan pengusaha adalah komunitas yang berani mengambil keputusan dan mengambil risiko. Hal ini diungkapkannya karena setiap usaha selalu dimulai dari keberanian menjalankan usaha dan menanggung risikonya, terlebih lagi HIPMI memiliki moto 'Pengusaha Pejuang-Pejuang Pengusaha'.

"Moto tersebut bermakna bahwa kader-kader HIPMI tidak saja diharapkan menjadi pengusaha nasional yang tangguh tetapi juga menjadi pengusaha yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat," imbuhnya.

Selain itu, kemajuan bangsa dan negara tidak bisa dicapai hanya mengandalkan kerja pemerintah semata. Ia menegaskan perlu adanya kerja sama dari seluruh anak bangsa dan komponen bangsa.

"HIPMI, sebagai komponen bangsa yang ikut menggerakkan roda ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, juga diharapkan dapat ikut kerja bersama, bergotong royong, membangun kemajuan Indonesia," jelasnya.

"Masih banyak permasalahan dan tantangan yang kita hadapi untuk dapat mewujudkan Indonesia maju di segala bidang. Oleh karenanya, beberapa agenda strategis ke depan perlu diperkuat dan dipertajam," tambahnya.

Agenda strategis tersebut bermaksud dalam hal pembangunan karakter bangsa Indonesia, pembangunan kedaulatan pangan nasional, penguatan industri nasional, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang nyata. Ia menyatakan, saat ini Indonesia sudah lepas dari lower middle-income country dan termasuk dalam upper middle-income country.

"Kita perlu terus melakukan perubahan struktural, menciptakan tenaga kerja terampil, inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan efisien, serta iklim usaha yang kondusif. Dengan jalan ini, kita dapat optimis menuju High Income Country," ungkapnya.

Ia menyinggung guncangan ekonomi dunia saat ini menunjukkan adanya krisis pangan dan energi. Menurutnya, hal ini perlu dijadikan pengingat untuk memperkuat upaya dalam meningkatkan produktivitas pangan dan industri pangan agar Indonesia memiliki kedaulatan pangan.

"Kita juga memahami bersama bahwa masih sangat dibutuhkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Karena kemajuan pembangunan di daerah adalah kemajuan Indonesia," terangnya.

"Diperlukan skema kerja sama pemerintah dan swasta yang dapat memberikan ruang bagi swasta untuk ikut membangun infrastruktur di daerah," sambungnya.

Klik halaman selanjutnya >>>

Puan menilai disparitas pembangunan antar wilayah masih tinggi, seperti halnya Pulau Jawa dengan luar Jawa, hingga desa dengan kota.

"Pemanfaatan 'Bonus Demografi' yang terjadi pada 2022 sampai 2035 juga masih belum optimal dan membutuhkan penguatan pembangunan SDM Indonesia. Serta kapasitas inovasi, daya saing, dan penguasaan teknologi yang masih perlu diperkuat," ucapnya.

Kemudian, Puan mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur merupakan salah satu agenda strategis Indonesia. Ia berharap pembangunan IKN Nusantara dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.

"Serta menjadi simbol identitas nasional dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia," ujarnya.

Puan menilai dibutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik untuk menyukseskan pembangunan Ibu Kota Negara. Selain itu, keberhasilan ini dinilai sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa.

"Untuk dapat selaras dalam memaknai Ibu Kota Negara sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi Indonesia, masa depan, dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional," tambahnya.

Di sisi lain, ia menyatakan dibutuhkan regulasi, industri, dan ekosistem dunia usaha yang bisa beradaptasi dengan kebutuhan situasi dan kondisi terkini agar bisa memperkuat perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini guna meningkatkan produktivitas perekonomian nasional.

"Dalam meningkatkan produktivitas perekonomian nasional juga diperlukan pasar nasional yang kondusif. Oleh karenanya, perlu upaya dan kebijakan dalam memperluas dan memperdalam pasar untuk komoditi nasional," jelasnya.

"Diperlukan kebijakan afirmatif untuk melindungi produk dalam negeri agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Proyek-proyek APBN, APBD, dan BUMN, harus memiliki TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) yang tinggi," lanjutnya.

Produktivitas perekonomian nasional yang digerakkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) perlu mendapat arahan untuk memperkuat nilai tambah komoditi agar berdaya saing. Selain itu, kebijakan afirmasi juga diperlukan agar DUDI Indonesia bisa diperkuat pertumbuhannya, terutama dalam memenuhi komoditi dalam negeri, seperti industri pangan, pakaian, energi, dan lain-lain.

"Agenda-agenda kebijakan yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ekosistem dunia usaha yang kondusif, pasar yang terkondisi, sumber daya manusia berkualitas, dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Indonesia yang kuat, membutuhkan kerja bersama, sinergi yang melibatkan pemerintah, punia usaha, bahkan DPR," paparnya.

"Sinergi, kerja sama, gotong royong tersebut diperlukan untuk mempertemukan kebijakan, solusi, dan implementasi perekonomian yang sesuai dengan kebutuhan ekosistem dunia usaha saat ini," imbuhnya.

Pemerintah memiliki peran untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, kemudahan berusaha, kepastian regulasi, penyederhanaan proses perizinan, serta tepat waktu dan jelas biayanya.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan nasional dinilai dapat membuka ruang untuk memperkuat peran para pengusaha daerah dalam membangun daerah. Kemudian dalam hal kebijakan pengadaan barang dan jasa berbasis pada industri lokal.

"Kemitraan HIPMI dan pemerintah diharapkan akan dapat mempercepat terwujudnya ekosistem usaha yang kondusif, sehingga dunia usaha nasional dapat mengambil kesempatan pertama dalam membangun penguasaan pasar dalam negeri," jelasnya.

Produk-produk dalam negeri dinilai akan menguasai pangsa pasar nasional melalui penguasaan tersebut. Puan berharap HIPMI bisa berperan aktif dalam memulihkan dan membangun ekosistem dunia usaha nasional, terlebih HIPMI merupakan tempat berkumpulnya generasi muda berjiwa pengusaha dan juga calon pemimpin bangsa.

"Oleh karenanya, HIPMI juga harus dapat membangun kekuatan daya saing, menciptakan pengusaha-pengusaha, anak-anak muda yang cerdas, kreatif, inovatif dan dapat menciptakan ekosistem usaha yang profesionalitas sehingga dapat memperkuat ekonomi bangsa kedepan," ucapnya.

"Serta dapat mengantisipasi gejolak ekonomi global yang akan memperlemah perekonomian global dan nasional pada tahun 2023," tambahnya.

Puan mengklaim DPR akan terus melakukan peran melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia menegaskan DPR akan ikut bersinergi dalam memperkuat pembangunan dunia usaha nasional bagi perekonomian nasional agar bisa menyejahterakan rakyat.

"Melalui fungsi legislasi, DPR dapat ikut membentuk regulasi dunia usaha yang kondusif. Melalui fungsi anggaran, DPR dapat ikut memperkuat alokasi anggaran dan program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, serta membangun dunia usaha dan dunia industri Indonesia," jelasnya.

Dalam hal fungsi pengawasan, DPR ikut melakukan koreksi atas berbagai rintangan dalam membangun perekonomian nasional. DPR juga akan memacu pemerintah untuk terus memperkuat kerja sama dengan badan usaha.

"Khususnya dengan HIPMI, dalam meningkatkan perekonomian daerah sehingga HIPMI di daerah memiliki peran yang kuat di wilayahnya," tuturnya.

DPR memiliki komitmen yang tinggi untuk menciptakan ekosistem dunia usaha yang kondusif. Selain itu, DPR juga akan terus mendorong penciptaan lapangan kerja, ramah investasi, dan pro kesejahteraan rakyat.

"Sebagai Ketua DPR RI, saya berkewajiban menjaga iklim politik yang stabil, dinamis, dan kondusif, agar kita semua dapat fokus dalam membangun perekonomian yang semakin kuat dan mandiri," ujarnya.

Puan berharap penyelenggaraan acara ini dapat membangun dunia usaha yang mempercepat kemajuan bangsa. Peran HIPMI dinilai sangat strategis dalam membangun produktivitas perekonomian nasional.

"Berhimpunnya pengusaha muda dalam HIPMI, dimaksudkan agar dapat mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing. HIPMI, Pengusaha Pejuang-Pejuang Pengusaha, untuk Kemajuan Indonesia," tegasnya.

Melalui Munas ini, pemilihan Ketua Umum HIPMI yang baru juga dilakukan. Puan berharap proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar serta memperoleh pimpinan baru yang berintegritas.

"Sejak pagi tadi sampai sekarang ini saya melihat, saya ngobrol dengan senior-senior HIPMI, dengan kader-kader HIPMI, dan saya kok jadi semakin yakin bahwa ekonomi Indonesia ini akan makin cepat majunya," ungkapnya.

"Karena ketika saya melihat HIPMI, maka saya seperti melihat bagian penting dari wajah masa depan ekonomi Indonesia. Bahkan HIPMI juga sudah menjadi pemain penting dalam menjaga dan membangkitkan ekonomi Indonesia di masa sekarang," lanjutnya.

Selanjutnya, ia mengaku melihat banyak kader HIPMI yang terlibat dalam pelaksanaan 'Business 20 (B20) Summit 2022' yang merupakan rangkaian dari KTT G20 beberapa waktu lalu.

"Kader-kader HIPMI saya lihat bisa berdiri sejajar dengan pengusaha-pengusaha dari negara ekonomi maju lainnya. Di situ saya sebagai Ketua DPR RI ikut merasa bangga karena saya melihat bahwa pengusaha muda Indonesia turut dihormati oleh pemain-pemain tingkat dunia," ucapnya.

Ia percaya bahwa kader-kader HIPMI tidak gentar akan ancaman resesi dunia, tetapi terus waspada dan merasa tertantang untuk mencari jalan keluar dari gejolak ekonomi global.

"Karena kader HIPMI itu bukan pengusaha biasa tetapi pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Artinya kalau ada hambatan, ada tantangan maka tidak gentar, tidak takut lalu mundur, tetapi maju terus," ujarnya.

"Saya yakin kader-kader HIPMI ini sebenarnya sudah ada ide-ide, sudah ada rencana-rencana untuk bagaimana bisa menghadapi resesi dunia. DPR sendiri sudah menyetujui bersama pemerintah bahwa agar ada dana cadangan untuk ke depan menghadapi jika ada resesi," tambahnya.

Puan mengaku mengikuti perkembangan pemilihan Ketua Umum HIPMI yang baru. Ia menonton debat-debat kandidat calon ketua umum HIPMI di televisi untuk mengetahui gagasan dan ide para calon Ketua Umum HIPMI.

"Dan setelah mendengar dan menyimak paparan serta argumen-argumennya, saya makin yakin masa depan HIPMI ini cerah karena kualitas calon-calon Ketum-nya sangat paten," ucapnya.

"Setelah Munas selesai, saya tunggu HIPMI untuk sinergi dengan DPR. Untuk mengajukan ke DPR apa gagasan HIPMI untuk memajukan ekonomi Indonesia," imbuhnya.

"Apa yang DPR bisa lakukan untuk mendukung pengusaha-pengusaha muda Indonesia dari fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran yang menjadi tugas konstitusional DPR," pungkasnya.

Sebagai informasi, pembukaan Munas HIMPI XVII dilangsungkan di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah, Senin (9/11). Turut hadir dalam acara ini, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi), kepala lembaga negara, menteri-menteri, dan kepala daerah. Selain itu ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, hingga Wali Kota Medan yang juga kader HIPMI Bobby Nasution.

Puan menjadi pemateri diskusi bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatya, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Kemudian, di sela-sela menghadiri Munas HIPMI, Puan mendapatkan jamuan makan siang dari Gibran di rumah dinasnya.

Halaman 2 dari 2
(ncm/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads