Buruh Geruduk Balai Kota DKI Lagi, Ini Tuntutannya

ADVERTISEMENT

Buruh Geruduk Balai Kota DKI Lagi, Ini Tuntutannya

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 18 Nov 2022 13:37 WIB
Demo Buruh di Depan Balai Kota
Demo buruh di depan Balai Kota (Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

Massa dari elemen buruh kembali menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta. Buruh membawa sejumlah tuntutan, salah satunya menolak PP 36 Tahun 2021 sebagai dasar kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Pantauan detikcom di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, massa aksi telah berkumpul sejak pukul 11.00 WIB. Massa aksi yang berjumlah puluhan itu memakai baju serbamerah sambil membawa atribut demonstrasi.

Adapun elemen buruh yang menggelar aksi hari ini berasal dari berbagai federasi, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FS LEM SPSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Kemudian banner hingga spanduk tuntutan demonstrasi bertebaran di lokasi. Salah satu tuntutannya adalah menurunkan harga BBM dan mencabut omnibus law.

Sedangkan tuntunan lainnya adalah kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023 sebanyak 13 persen dan penolakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan resesi global.

Sekitar pukul 11.30 WIB, sebanyak 10 perwakilan massa aksi diterima oleh Pemprov DKI untuk melakukan audiensi di kantor Kesbangpol DKI Jakarta di Balai Kota. Sampai saat ini, proses audiensi masih berlangsung.

Ketua Perda KSPI DKI Jakarta Winarso menyampaikan ada sejumlah alasan mengapa PP 36/ Tahun 2021 tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2023. Pertama, PP 36 Tahun 2021 merupakan aturan dari UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," kata Winarso, Jumat (18/11/2022).

Alasan kedua mengapa PP 36/2021 tidak bisa digunakan, kenaikan harga BBM dan upah tidak naik 3 tahun berturut-turut menyebabkan daya beli buruh turun 30 persen. Oleh karena itu, kata dia, daya beli buruh yang turun tersebut harus dinaikkan dengan menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Ketika menggunakan PP 36/2021, nilai kenaikan UMP DKI Jakarta di bawah inflasi, sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk," jelasnya.

Alasan ketiga, inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah.

"Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini kan maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujarnya lagi.

Winarso lantas mengancam buruh akan melakukan aksi besar-besaran hingga mogok kerja apabila Kemenaker tetap menggunakan PP Nomor 36 tahun
2021.

"Apabila Kemenaker tetap menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021, buruh DKI Jakarta akan melakukan aksi bergelombang dan membesar, bahkan mogok nasional, pada pertengahan Desember. Mogok ini diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi Indonesia," ujarnya.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015 " sambungnya.

(taa/knv)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT