Upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta mengalami naik turun. UMP DKI yang dulunya ditetapkan senilai Rp 4,6 juta kini turun menjadi Rp 4,5 juta.
Perubahan besaran nilai UMP DKI ini diputus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Dirangkum detikcom, Kamis (17/11/2022), sengkarut ini bermula ketika Anies Baswedan saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta merevisi nominal UMP 2022, dari yang sebelumnya kenaikannya hanya 0,85 persen atau Rp 37.749 menjadi Rp 4.463.935,536.
"Jadi, sudah ditetapkan besaran upah minimum Provinsi DKI Jakarta pada 2022 sebesar Rp 4.453.935,536 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima lima ratus tiga puluh enam rupiah)," ujar Anies dikutip dari siaran pers PPID DKI Jakarta, Senin (22/11/2021).
Saat itu, Anies menjelaskan besaran UMP tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, kenaikan UMP tersebut mengacu pada Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.
UMP Rp 4,4 Juta Diprotes
Massa buruh kemudian menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut Anies membatalkan kenaikan UMP yang hanya Rp 37 ribu.
Tak hanya sekali aksi protes itu dilakukan oleh elemen buruh. Kala itu, mereka menuntut agar UMP bisa naik hingga 10 persen dari UMP sebelumnya.
"Secara tegas kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam waktu 3x24 jam, kami, buruh DKI, meminta Bapak Gubernur mengubah atau mencabut SK Gubernur tentang UMP yang telah dikeluarkan. Setelah 3x24 jam harus dibuat SK baru tentang kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 sebesar 4-5 persen," ujar Presiden KSPI Said Iqbal melalui pengeras suara, Kamis (25/11/2021).
Anies Revisi UMP DKI Jadi Rp 4,6 Juta
Anies Baswedan kemudian merevisi kenaikan UMP Jakarta 2022. Anies resmi menaikkan UMP Jakarta 2022 menjadi 5,1 persen dari 0,8 persen.
UMP DKI 2022 yang diumumkan Anies jadi Rp 4.641.854. Hal itu tertuang dalam Kepgub Anies Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022. Kepgub ini diteken Anies pada 16 Desember 2021.
"Menetapkan upah minimum tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebesar Rp 4.641.854 per bulan," demikian isi Kepgub Anies seperti dilihat, Senin (27/12/2021).
UMP DKI Rp 4,64 juta ini berlaku per 1 Januari 2022. Berlaku untuk pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.
Disebutkan pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja atau buruh dengan masa 1 tahun kerja atau lebih.
Lihat juga Video: Besaran UMP DKI 2023 Ditetapkan Bulan Depan
