.webp)
Komisi A DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) membentuk relawan pemadam kebakaran (damkar) di 398 wilayah rukun warga (RW). Kehadiran relawan itu diharapkan bisa menekan potensi kebakaran dan dampaknya.
"Adanya relawan pemadam kebakaran dapat meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang dialami korban kebakaran, karena ada harapan waktu respons penanganan kebakaran meningkat," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono seperti dilansir Antara, Kamis (17/11/2022).
Selain itu, menurutnya, rencana ini memudahkan pemerintah daerah dalam mendistribusikan alat pemadam api ringan (APAR) ke wilayah RW yang rawan kebakaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan pemberian APAR kepada RT/RW selalu terbentur mekanisme hibah. Setelah relawan damkar dibentuk, APAR, yang merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, dapat dipinjamkan kepada relawan.
"Selama ini, kalau ingin menyerahkan APAR ke RT/RW, terbentur mekanisme hibah. Dengan adanya relawan, Pemprov DKI bisa meminjamkan asetnya di tingkat RT/RW kepada relawannya sendiri, sehingga lebih efektif," katanyanya.
Menurutnya, harus ada dukungan pembuatan aplikasi untuk mempermudah pengawasan penggunaan APAR yang diberikan kepada relawan damkar. Sebelumnya, kelayakan APAR hanya diawasi melalui selembar kertas kerja saja.
Dia mendukung pembuatan aplikasi agar bisa mengawasi kelayakan APAR dengan mudah. Dengan begitu, katanya, bisa diketahui APAR yang telah didistribusikan dan yang sudah rusak atau sudah habis.
"Supaya lebih efektif. Karena itu, untuk aplikasi ini, pastinya kami mendukung," kata Mujiyono.
Damkar Godok Pembentukan Relawan
Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan telah berkolaborasi dengan Universitas Indonesia (UI) selama satu tahun ini untuk menggodok kajian pembentukan sebanyak 4.536 relawan damkar yang akan disebarkan di 398 RW rawan kebakaran.
Satriadi menjelaskan pembentukan relawan damkar ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.
"Di satu RT yang termasuk daerah rawan kebakaran, kita sediakan dua relawan dan dua APAR. Sesuai kajian UI, jadi 'maping'-nya sesuai kajian," katanya.
Pihaknya punya variabel untuk menentukan daerah itu prioritas atau tidak, seperti jauh dari masyarakat, padat, dan jalan sempit. "Itu termasuk variabel daerah rawan kebakaran," kata Satriadi.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Ia menjelaskan nantinya ribuan relawan ini dilatih untuk menggunakan APAR sebagai langkah awal pertolongan jika terjadi kebakaran di wilayahnya. Mereka juga diharapkan mampu memberikan penyuluhan mitigasi bencana kebakaran kepada warganya.
Hal ini dilakukan karena masalah kebakaran tidak mungkin ditangani Pemprov sendiri. Perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dari bencana tersebut.
"Tidak mungkin kebakaran diselesaikan oleh pemerintah sendiri, ini perlu keterlibatan masyarakat juga," kata Satriadi.
Selain itu, Satriadi menyatakan siap membuat aplikasi untuk mengawasi keaktifan para relawan serta pengawasan dan kelayakan ribuan APAR yang tersebar di lima wilayah. Hal itu mengingat anggaran untuk alat ini tidak sedikit, yakni Rp 11,8 miliar.
Alokasi anggaran APAR untuk 623 relawan di Jakarta Pusat sebesar Rp 1,6 miliar, 424 relawan di Jakarta Utara sebesar Rp 1,1 miliar dan 1.002 relawan di Jakarta Barat Rp 2,7 miliar.
Sedangkan untuk 864 relawan di Jakarta Selatan Rp 2,2 miliar dan 1.623 relawan di Jakarta Timur Rp 4,2 miliar.
Dengan adanya aplikasi, relawan bisa melaporkan APAR rusak atau kosong agar bisa langsung diisi. Jadi ketahanan wilayahnya terkait bencana kebakaran akan termonitor terus.
"Kita menjamin bahwa alat yang kita berikan siap siaga. Jangan sampai nanti mereka butuh pengisian APAR tapi susah," kata Satriadi.
