Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membentuk relawan pemadam kebakaran (damkar) untuk mempercepat penanggulangan kebakaran. Relawan ini akan ada hingga di setiap kelurahan hingga tingkat rukun tetangga (RT).
"Saat ini sedang dilakukan pembentukan di setiap RT, RW, dan kelurahan," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seperti dilansir Antara, Kamis (10/11/2022.
Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi terkait Rancangan Perda APBD 2023 di gedung DPRD DKI pada Rabu (9/11) kemarin.
Pemprov DKI juga akan mendistribusikan alat pemadam api ringan (APAR) kepada relawan di tingkat RT, RW, dan kelurahan di Jakarta.
Untuk diketahui, DKI Jakarta memiliki 30.470 RT, 2.731 RW, dan 267 kelurahan.
Pemprov juga akan membangun dan memelihara hidran mandiri di kawasan padat hunian dan akses yang sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran.
"Terkait kurangnya personel damkar secara bertahap akan dilakukan penambahan SDM," ucap Heru.
Waktu Pemadaman Disorot DPRD
Pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terkait Rancangan Perda APBD 2023, Fraksi Demokrat yang disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta Wita Susilowaty salah satunya menyoroti waktu penanggulangan kebakaran agar dapat dipercepat.
Persoalan utama penanganan kebakaran, kata dia, jumlah pos pemadam kebakaran yang jauh dari ideal.
Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, idealnya satu kelurahan memiliki satu pos pemadam kebakaran.
Saat ini, kata dia, baru ada 129 Pos Pemadam Kebakaran dari jumlah ideal sesuai jumlah kelurahan sebanyak 267 kelurahan.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
