Ketua IKAL Fisip UIN Jakarta Minta Pemilihan Rektor Tak Dibuat Gaduh

Ketua IKAL Fisip UIN Jakarta Minta Pemilihan Rektor Tak Dibuat Gaduh

Farih Maulana Sidik - detikNews
Selasa, 15 Nov 2022 21:28 WIB
Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Kampus UIN Jakarta (AR Mutajalli/detikcom)
Jakarta -

Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IKAL FISIP) UIN Jakarta, Idris, angkat bicara terkait pemilihan Rektor UIN oleh Menteri Agama (Menag) yang menuai protes. Idris meminta polemik tersebut tidak dibuat gaduh.

Idris mengatakan pemilihan Rektor UIN Jakarta harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi pengelolaan manajemen kampus agar tetap unggul dan berdaya saing. Ia pun menyinggung Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily yang menolak pemilihan Rektor UIN oleh Menag.

"Jika memang benar beliau bicara begitu, saya dapat mengerti dan memahami gejolak batin Kang Ace sebagai tokoh nasional sekaligus mantan aktivis UIN Jakarta pada eranya. Ini bentuk kecintaan beliau pada almamater," kata Idris dalam keterangan tertulis, Selasa (15/11/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Idris menilai Ace, yang juga merupakan Ketua IKAL UIN Jakarta, bicara tentang penolakan pemilihan rektor oleh Menag terkesan politis. Padahal, kata dia, 58 PTKIN sudah melaksanakan pemilihan rektor dengan PMA 68/2015. Bahkan sebagian besar sudah 2 kali melaksanakan Pilrek dengan PMA tersebut.

"Selagi aturan main pemilihannya seperti ini, kita hormati dan laksanakan. Kalau tidak setuju silakan ajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Semua ada aturan mainnya, bukan memainkan aturannya. Tidak usah membuat gaduh. Dunia akademisi harus kita hiasi dengan nilai-nilai akademis," ucapnya.

ADVERTISEMENT

Idris menyebut meskipun otoritas akhir ada di Menag, tapi proses pemilihan Rektor tersebut tahapannya panjang meliputi pemberkasan, pelibatan senat untuk memberi penilaian kualitatif terhadap calon Rektor sebagai dasar melakukan fit and proper test. Selanjutnya pelaksanaan fit and proper test dilakukan oleh Guru Besar senior dari berbagai latar belakang, termasuk mantan Rektor untuk diambil dan ditetapkan tiga besar oleh Komsel.

"Apakah kita meragukan kompetensi dan kredibilitas Komsel? Kalau saya nggak berani, bisa su'ul adab kita nanti," ujarnya.

Kemudian, pemberian pertimbangan calon rektor dilakukan melalui rapat senat. Rapat senat dimaksud memberikan pertimbangan kualitatif yang meliputi aspek moralitas, kepemimpinan, manajerial, kompetensi akademik dan jaringan kerja sama. Hasil pertimbangan tersebut disampaikan kepada menteri.

Dengan demikian, yang memberikan penilaian awal tentang kelayakan para calon rektor adalah senat. Artinya, pelibatan senat dilakukan sejak awal. Hasil rapat senat kemudian dikirim ke Kementerian Agama.

"Dengan demikian, dalam rantai pemilihan rektor, PMA 68/2015 menempatkan Menteri Agama pada ujung proses. Seleksi awal dilakukan Senat PTK, lalu diuji Komsel, baru pada akhir proses, Menteri Agama diberi kewenangan menetapkan satu dari tiga pilihan Komsel," jelas Idris.

"Mekanisme pemilihan dan pengangkatan rektor PTK yang diatur dalam PMA 68/2015 dimaksudkan untuk meminimalisasi potensi politisasi dalam proses pemilihan rektor di PTK yang kerap menimbulkan friksi, konflik dan perpecahan di kalangan sivitas akademika. Jadi semangat dasar PMA 68/2015 adalah mengembalikan kampus sebagai sivitas akademika, bukan sivitas politika," sambungnya.

Simak protes pemilihan Rektor UIN Jakarta oleh Menag di halaman selanjutnya:

Idris juga menyampaikan dirinya akan menemui Ace Hasan dalam waktu dekat untuk konsultasi dan konsolidasi gagasan.

"Insyaallah dalam waktu dekat, saya akan temui Kang Ace. Saya akan sowan untuk saling memberi masukan dan mendengarkan satu sama lain. Selain itu, saya akan ajak fokus untuk pendampingan mahasiswa dan alumni saja. Agar daya saingnya meningkat dan kompetensi lulusan alumni UIN Jakarta siap pakai di sektor dunia kerja maupun dunia usaha," ujarnya.

Dia berharap, melalui momentum pemilihan rektor tersebut, muncul sosok pemimpin yang mampu mengelola kampus menuju cita-cita Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Kampus sebagai laboratorium kehidupan masyarakat diharapkan melahirkan 'dirigen' yang mampu menggerakkan segenap potensi sumber daya manusia menuju pada tujuan meningkatkan kinerja dan daya saing secara beriringan pada waktu yang tepat mewujudkan integritas akademik," katanya.

"Di sisi lain, kampus juga mesti memberi ruang kepada sivitas akademika untuk berkiprah mengamalkan tridarma perguruan tinggi berupa penelitian, pengabdian, dan pendidikan sehingga tridarma bukan jargon belaka," imbuhnya.

Saiful Mujani Protes

Saiful Mujani memprotes pemilihan Rektor UIN oleh Menag dituangkan dalam satu utas di media sosialnya. Utas protes itu dibagikan kepada wartawan, Senin (14/11). Saiful Mujani mendengar kabar pemilihan Rektor UIN Jakarta tak transparan.

"Dapat kabar, seleksi calon rektor tempat saya ngajar, UIN Jakarta, akan diadakan di Hotel Shangri-La Surabaya. Calon yang akan diseleksi juga semuanya dari Ciputat. Tim yang menyeleksi juga hampir semua dari Depag, Jakarta. Mengapa di Hotel Shangri-La Surabaya, bukan di Depag Jakarta atau UIN Ciputat?" katanya.

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu menjelaskan pemilihan Rektor UIN yang tidak dilakukan oleh kalangan internal kampus sendiri seperti kampus pada umumnya. Menag memiliki kuasa dalam menentukan sosok Rektor UIN.

"Prosedur pemilihan rektor di UIN atau di bawah Depag pada intinya tidak ditentukan oleh pihak UIN sendiri seperti oleh senat, melainkan oleh Menteri Agama seorang diri. Mau-maunya menteri aja mau milih siapa. UIN dan senat universitas tidak punya suara. Ini seperti lembaga jahiliah," ujarnya.

Ace Hasan Tolak Rektor UIN Dipilih Menag

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily, menolak cara pemilihan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) ditunjuk langsung oleh Menteri Agama (Menag). Ace menganggap rektor bukan jabatan politis yang harus dipilih oleh pejabat politik.

Ace mengatakan mekanisme serupa pernah dipertanyakan semasa Menag Lukman Hakim Saifudin masih menjabat pada 2014 lalu.

"Soal sistem pemilihan Rektor untuk Perguruan Tinggi di bawah lingkungan Kementerian Agama RI, yaitu UIN, IAIN dan STAIN yang menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 pernah kami pertanyakan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama di era Pak Lukman Hakim Saifudin. Saya pernah menyampaikan agar aturan itu direvisi karena terkesan pemilihan itu sangat politis," kata Ace kepada wartawan, Senin (14/11).

"Saya sendiri tidak setuju dengan mekanisme pemilihan Rektor UIN dengan mekanisme penunjukan langsung Menteri Agama setelah melalui proses seleksi 3 (tiga) besar. Memilih Rektor itu bukan jabatan politis yang harus dipilih oleh pejabat politik," imbuhnya.

Ketua DPP Golkar ini pun merasa heran dengan tahapan wawancara calon rektor UIN Jakarta yang dilakukan di Surabaya, Jawa Timur. Dia mempertanyakan mengapa proses wawancara itu tidak dilakukan di kampus UIN Jakarta atau kantor Kementerian Agama RI yang berlokasi di Jakarta.

"Soal proses wawancara calon rektor UIN Jakarta yang dilakukan di Surabaya, tentu bagi saya agak mengherankan. Untuk apa wawancaranya mesti di Surabaya? Kenapa tidak di kampus UIN Jakarta misalnya? Atau di Kantor Kementerian Agama RI di Jakarta?" kata Ace.

Ace menegaskan lembaga pendidikan seperti kampus semestinya dijauhkan dari kepentingan politik. Menurutnya, yang paling mengetahui hal-hal strategis di kampus adalah pihak kampus itu sendiri.

"Kampus itu harus dijauhkan dari kepentingan politik. Pengelola Kampus seperti Rektor itu harus memiliki standar-standar akademis yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang tahu kampus itu, ya orang kampus. Apalagi UIN Jakarta yang memiliki banyak Guru Besar yang terhimpun dalam Senat UIN Jakarta," kata dia.

Oleh karena itu, Ace mengusulkan proses pemilihan rektor UIN dikembalikan ke semula. Menurutnya, proses pemilihannya dilakukan oleh stakeholder kampus bersama dengan Kemenag.

"Setidaknya saya mengusulkan agar Perguruan Tinggi seperti UIN Jakarta atau UIN lainnya yang telah memiliki kualifikasi unggul, proses pemilihan Rektornya dikembalikan pada mekanisme bersama, yaitu stakeholder kampus bersama dengan Kementerian Agama, seperti halnya perguruan tinggi di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek Dikti," katanya.

Halaman 2 dari 3
(fas/jbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads