Jawab Kritik Pemilihan Rektor UIN, Kemenag: Kampus Bukan Civitas Politika!

ADVERTISEMENT

Jawab Kritik Pemilihan Rektor UIN, Kemenag: Kampus Bukan Civitas Politika!

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 15 Nov 2022 12:54 WIB
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, M Ali Ramdhani
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, M Ali Ramdhani (Foto: dok. Kemenag)
Jakarta -

Kementerian Agama (Kemenag) memastikan pemilihan rektor Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) tetap merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada PTK yang diselenggarakan pemerintah. Salah satunya pemilihan rektor UIN Jakarta yang kini sedang berjalan, kata Kemenag, sudah sesuai dengan aturan.

"Saat ini, antara lain sedang berjalan pemilihan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Prosesnya sudah memasuki fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi Seleksi (Komsel). Sejauh ini, Kemenag menilai PMA No 68 Tahun 2015 masih relevan sehingga proses pemilihan tetap merujuk pada regulasi yang ada," kata Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M Ali Ramdhani dalam keterangannya, Selasa (15/11/2022).

Ali mengatakan PMA 68 Tahun 2015 mengatur bahwa pemilihan Rektor PTK dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, penilaian administrasi dan kualitatif. Tahap ini dilaksanakan oleh senat PTK. Hasil dari proses yang berlangsung di senat, kemudian dikirim ke Kementerian Agama.

"Jadi pelibatan senat justru dilakukan sejak awal. Senatlah yang memberikan penilaian awal tentang kelayakan para calon rektor," kata pria yang akrab disapa Dhani itu.

Tahapan kedua adalah fit and proper test. Adapun tahapan fit and proper test dilakukan oleh Komsel untuk menetapkan para calon yang sebelumnya diseleksi senat PTK dan ditetapkan masuk tiga besar. Hasil fit and proper test dari Komsel ini selanjutnya disampaikan ke Menteri Agama.

"Komsel beranggotakan tujuh orang yang dinilai memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas, dan pengalaman menjadi pimpinan perguruan tinggi. Ada juga unsur birokrasi Kementerian Agama. Anggota Komsel rata-rata berasal dari kampus, dan seluruhnya adalah guru besar," tuturnya.

"Jadi Komsel tentu bukan orang sembarangan. Mereka diberi tanggung jawab untuk memilih tiga orang dari calon yang sebelumnya diseleksi Senat PTK," ujarnya.

Ia menambahkan, fit and proper test calon Rektor UIN Jakarta akan dilaksanakan di BSD, Tangerang.

Tahap selanjutnya, Menteri Agama nantinya akan memilih satu dari tiga nama yang diusulkan Komsel. Hal itu berdasarkan PMA 68/2015 dalam yang menempatkan Menteri Agama pada ujung proses.

"Seleksi awal dilakukan Senat PTK, lalu diuji Komsel, baru pada akhir proses, Menteri Agama diberi kewenangan menetapkan satu dari tiga pilihan Komsel," sambungnya.

Dhani menuturkan mekanisme tersebut diharapkan dapat meminimalisasi potensi politisasi dalam proses pemilihan rektor. Diketahui dalam beberapa tahun terakhir, seringkali terjadi proses politisasi dalam pemilihan rektor. Bahkan, tidak jarang hal itu memunculkan lubang perpecahan. Padahal kampus adalah lembaga akademik, bukan lembaga politik.

"Saya melihat PMA 68/2015 dalam semangat mengembalikan kampus sebagai civitas akademika, bukan civitas politika," ungkapnya.

Sementara itu, mengenai sejumlah masukan dari sejumlah pihak tentang PMA 68/2015, Dhani memberikan apresiasi. Dia berharap masukan itu dapat disampaikan secara akademik, berbasis data dan kajian, serta jauh dari prasangka.

"Beragam masukan kita terima. Sebagai regulasi, PMA 68/2015 terbuka untuk dikaji. Tapi mohon hal tersebut dilakukan secara akademik," imbuhnya.


Saiful Mujani Protes

Saiful Mujani memprotes pemilihan Rektor UIN oleh Menag dituangkan dalam satu utas di media sosialnya. Utas protes itu dibagikan kepada wartawan, Senin (14/11). Saiful Mujani mendengar kabar pemilihan Rektor UIN Jakarta tak transparan.

"Dapat kabar, seleksi calon rektor tempat saya ngajar, UIN Jakarta, akan diadakan di Hotel Shangri-La Surabaya. Calon yang akan diseleksi juga semuanya dari Ciputat. Tim yang menyeleksi juga hampir semua dari Depag, Jakarta. Mengapa di Hotel Shangri-La Surabaya, bukan di Depag Jakarta atau UIN Ciputat?" katanya.

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu menjelaskan pemilihan Rektor UIN yang tidak dilakukan oleh kalangan internal kampus sendiri seperti kampus pada umumnya. Menag memiliki kuasa dalam menentukan sosok Rektor UIN.

"Prosedur pemilihan rektor di UIN atau di bawah Depag pada intinya tidak ditentukan oleh pihak UIN sendiri seperti oleh senat, melainkan oleh Menteri Agama seorang diri. Mau-maunya menteri aja mau milih siapa. UIN dan senat universitas tidak punya suara. Ini seperti lembaga jahiliah," ujarnya.

(yld/tor)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT