Ketua Komisi VIII DPR: Peraturan Menag soal Pemilihan Rektor Resahkan UIN

ADVERTISEMENT

Ketua Komisi VIII DPR: Peraturan Menag soal Pemilihan Rektor Resahkan UIN

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Selasa, 15 Nov 2022 12:01 WIB
Ashabul Kahfi (Dok: dpr.go.id)
Ashabul Kahfi (Foto: dok. dpr.go.id)
Jakarta -

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi menyoroti Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait kehebohan pemilihan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) oleh Menteri Agama. Kahfi menyarankan pemilihan rektor kembali ke sistem lama.

"PMA bisa menjadi sorotan agar dicabut dan dikembalikan pada sistem lama dengan kekuatan senat untuk memilih rektor, dan Menteri Agama hanya mengesahkan saja," kata Kahfi kepada wartawan, Selasa (15/11/2022).

Menurut Kahfi, jika tidak dicabut, PMA ini bisa dipertentangkan dengan visi Kementerian Agama. "Ini bisa diperhadapkan dengan visi Kementerian Agama yang moderasi beragama tapi tidak demokrasi di perguruan tinggi Islam," imbuhnya.

Menurut Kahfi, penentuan rektor di UIN yang diatur dalam PMA seharusnya membuka ruang demokrasi dan jauh dari kepentingan politik pragmatis. Dia menyebut PMA itu menyalahi semangat demokrasi.

"PMA dalam menentukan rektor di UIN semestinya membuka ruang demokrasi seluas-luasnya agar dapat terpilih rektor yang cakap, berintegritas dan jauh dari kepentingan pragmatis. Selama mengacu ke PMA, tentu legal, tapi menyalahi semangat demokrasi," ujar politikus PAN itu.

Kahfi mengatakan mekanisme pemilihan rektor seperti ini sudah lama menjadi isu yang meresahkan bagi kalangan di UIN. Dia mewanti-wanti kerawanan adanya transaksi dalam mekanisme tersebut.

"PMA ini sudah lama menjadi isu di UIN dan meresahkan sivitas akademika. Senat PT hanya menyeleksi calon, dan Kementerian Agama yang melakukan uji kelayakan dengan memaparkan visi-misi dan bisa menjadi ruang transaksi di sini," katanya.

Dengan demikian, Kahfi mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti hal ini dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

"Insyaallah kami akan komunikasikan ke Menteri Agama," katanya.

Diprotes Saiful Mujani

Sebelumnya, pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani, memprotes pemilihan Rektor UIN yang dipilih langsung oleh Menag. Cara tunggal pemilihan Rektor UIN diputuskan Menag dinilai suatu kebodohan. Kemenag mengatakan kebijakan itu diatur sejak 2015.

"Pemilihan Rektor dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No 68/2015, di mana disebutkan bahwa seleksi dilakukan dalam tiga tahap," kata juru bicara Kemenag Anna Hasbie kepada wartawan, Selasa (15/11/2022).

Dia menyebut pihak senat terlibat pada tahap pertama seleksi calon rektor. Dia menyebut Menag baru dilibatkan pada tahap ketiga atau terakhir.

Lihat juga video 'Soroti Pembangunan IKN, Guru Besar UIN: Hasil Oligarki Politik Dan Bisnis':

[Gambas:Video 20detik]



(fca/gbr)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT