Ketua IKAL Fisip UIN Jakarta Minta Pemilihan Rektor Tak Dibuat Gaduh

ADVERTISEMENT

Ketua IKAL Fisip UIN Jakarta Minta Pemilihan Rektor Tak Dibuat Gaduh

Farih Maulana Sidik - detikNews
Selasa, 15 Nov 2022 21:28 WIB
Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Kampus UIN Jakarta (AR Mutajalli/detikcom)
Jakarta -

Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IKAL FISIP) UIN Jakarta, Idris, angkat bicara terkait pemilihan Rektor UIN oleh Menteri Agama (Menag) yang menuai protes. Idris meminta polemik tersebut tidak dibuat gaduh.

Idris mengatakan pemilihan Rektor UIN Jakarta harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi pengelolaan manajemen kampus agar tetap unggul dan berdaya saing. Ia pun menyinggung Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily yang menolak pemilihan Rektor UIN oleh Menag.

"Jika memang benar beliau bicara begitu, saya dapat mengerti dan memahami gejolak batin Kang Ace sebagai tokoh nasional sekaligus mantan aktivis UIN Jakarta pada eranya. Ini bentuk kecintaan beliau pada almamater," kata Idris dalam keterangan tertulis, Selasa (15/11/2022).

Idris menilai Ace, yang juga merupakan Ketua IKAL UIN Jakarta, bicara tentang penolakan pemilihan rektor oleh Menag terkesan politis. Padahal, kata dia, 58 PTKIN sudah melaksanakan pemilihan rektor dengan PMA 68/2015. Bahkan sebagian besar sudah 2 kali melaksanakan Pilrek dengan PMA tersebut.

"Selagi aturan main pemilihannya seperti ini, kita hormati dan laksanakan. Kalau tidak setuju silakan ajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Semua ada aturan mainnya, bukan memainkan aturannya. Tidak usah membuat gaduh. Dunia akademisi harus kita hiasi dengan nilai-nilai akademis," ucapnya.

Idris menyebut meskipun otoritas akhir ada di Menag, tapi proses pemilihan Rektor tersebut tahapannya panjang meliputi pemberkasan, pelibatan senat untuk memberi penilaian kualitatif terhadap calon Rektor sebagai dasar melakukan fit and proper test. Selanjutnya pelaksanaan fit and proper test dilakukan oleh Guru Besar senior dari berbagai latar belakang, termasuk mantan Rektor untuk diambil dan ditetapkan tiga besar oleh Komsel.

"Apakah kita meragukan kompetensi dan kredibilitas Komsel? Kalau saya nggak berani, bisa su'ul adab kita nanti," ujarnya.

Kemudian, pemberian pertimbangan calon rektor dilakukan melalui rapat senat. Rapat senat dimaksud memberikan pertimbangan kualitatif yang meliputi aspek moralitas, kepemimpinan, manajerial, kompetensi akademik dan jaringan kerja sama. Hasil pertimbangan tersebut disampaikan kepada menteri.

Dengan demikian, yang memberikan penilaian awal tentang kelayakan para calon rektor adalah senat. Artinya, pelibatan senat dilakukan sejak awal. Hasil rapat senat kemudian dikirim ke Kementerian Agama.

"Dengan demikian, dalam rantai pemilihan rektor, PMA 68/2015 menempatkan Menteri Agama pada ujung proses. Seleksi awal dilakukan Senat PTK, lalu diuji Komsel, baru pada akhir proses, Menteri Agama diberi kewenangan menetapkan satu dari tiga pilihan Komsel," jelas Idris.

"Mekanisme pemilihan dan pengangkatan rektor PTK yang diatur dalam PMA 68/2015 dimaksudkan untuk meminimalisasi potensi politisasi dalam proses pemilihan rektor di PTK yang kerap menimbulkan friksi, konflik dan perpecahan di kalangan sivitas akademika. Jadi semangat dasar PMA 68/2015 adalah mengembalikan kampus sebagai sivitas akademika, bukan sivitas politika," sambungnya.

Simak protes pemilihan Rektor UIN Jakarta oleh Menag di halaman selanjutnya:



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT