Faldo Balas ICW: Kalau Mau Perubahan, Bikin Langkah Politik

Jakarta -

Balas-balasan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dan Stafus Mensesneg Faldo Maldini soal evaluasi 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terus bergulir. Faldo menyarankan agar ICW membuat langkah politik untuk menghadirkan suatu perubahan.

"Anda kalau mau bikin perubahan mesti bikin langkah politik, satu per satu orang di pemerintahan diajak bicara, digalang, mendukung agenda Anda. Kalau kayak begini, buat cari perhatian aja. Mudah-mudahan donornya lancar terus ICW, saya doakan," kata Faldo Maldini kepada detikcom, Selasa (15/11/2022).

Faldo meminta bantuan ICW untuk menjelaskan kesalahan proses pembuatan kebijakan dalam pemerintahan Jokowi. Dia menyindir niat ICW yang hanya ingin bertemu dengan pejabat tinggi agar dapat pamer di media sosial.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Proses kebijakan mana yang salah? Bantu kami. Jangan kalau diajak diskusi, malah banyak alasan. Memangnya Anda cuma mau ketemu sama pejabat yang tinggi-tinggi saja? Biar apa? Biar foto-foto diposting di medsos?" ujarnya.

Dia juga menyebut ICW tak bisa diajak diskusi jika dibandingkan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Faldo menuding ICW hanya bisa berbicara di media sosial.

"ICW kalah sama anak BEM. Diajak diskusi, teman-teman mahasiswa senang. Abis teriak, diskusi, lalu kita terima masukan. Kita benahi apa yang relevan. ICW ini koar-koar saja," tutup Faldo.

Faldo Ajak ICW Diskusi

Sebelumnya, Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini menjawab evaluasi 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin yang dirilis ICW. Faldo mengajak ICW ke Istana.

"Saya tunggu kawan-kawan ICW di Istana. Kita diskusi bareng di sini. Saya hadapi. Kasih bahan lengkapnya di sini. Makin banyak masukan, makin bagus. Saya tunggu, buat janjian sekarang gampang, saya balas semua DM di IG," kata Faldo Maldini kepada wartawan, Senin (14/11).

Faldo kemudian memberi penjelasan soal pembiayaan influencer yang disorot ICW. Dia mengatakan pemerintah berupaya menyampaikan informasi soal program lewat berbagai media, termasuk media sosial.

"Saya rasa biaya influencer ini sudah sering dibahas. Ini kan soal media sudah berbeda, tidak hanya media konvensional, tapi juga ada media sosial," ucap dia.

"Program-program pemerintah harus tersosialisasikan. Bahkan anggaran media konvensional lebih besar lagi, pakai KPC PEN," sambungnya.

Baca halaman selanjutnya.

ICW Minta Pembenahan, Bukan Pembenaran versi Faldo

Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons ajakan Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini untuk berdiskusi soal evaluasi 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ICW menyatakan temuan evaluasi itu akan dikirim ke lembaga relevan.

"Tanpa diminta oleh Mas Faldo, kami tentu akan menyampaikan temuan evaluasi 3 tahun kinerja pemberantasan korupsi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Namun bukan ke Staf Khusus Menteri, melainkan kepada lembaga pemerintahan yang relevan," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Selasa (15/11/2022).

Kurnia menyebutkan Jokowi keliru dalam proses kebijakan. Dia menyebut Jokowi juga abai memetakan potensi konflik kepentingan.

"Sebab, problematika utama pemerintahan Pak Jokowi disebabkan adanya kekeliruan dalam proses pembuatan kebijakan, baik sektor politik, hukum, maupun pelayanan publik, ditambah dengan abainya Presiden melihat potensi konflik kepentingan," ujar dia.

Kurnia menilai temuan evaluasi oleh ICW tak relevan dengan kewenangan Faldo sebagai Stafsus Mensesneg. Dia menyebut ICW hanya membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah, bukan klarifikasi dari Faldo.

"Hal-hal itu tentu akan sulit diperbaiki oleh Mas Faldo, mengingat kewenangan yang terbatas sebagai Staf Khusus Menteri. Lagi pula hal yang krusial saat ini adalah tindakan konkret pembenahan pemerintahan, bukan mendengar pembenaran demi pembenaran versi Mas Faldo," ujar Kurnia.

Diketahui, ICW mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. ICW menyebut ada sejumlah rekomendasi temuannya, termasuk anggaran negara, dalam membiayai pendengung atau buzzer politik.

Halaman 1 2

Selanjutnya