ICW Rilis 10 Rekomendasi di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ada soal 'Buzzer'

Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ICW menyebut ada sejumlah rekomendasi temuannya, termasuk anggaran negara dalam membiayai pendengung atau buzzer politik.

Dalam rekomendasinya, ICW menyinggung soal alokasi negara dalam membiayai pendengung atau buzzer. Peneliti ICW Tibiko Zabar menyebut pemerintah Jokowi menganggarkan Rp 90,4 miliar untuk menggunakan buzzer dalam kurun waktu 2017-2020.

"Kami menyebutnya dengan istilah influencer, setidaknya tahun 2017-2020, angka anggaran belanja negara itu hampir mencapai Rp 90,4 miliar alokasi negara untuk kerja-kerja yang melibatkan influencer," kata Tibiko Zabar kepada wartawan dalam konferensi pers yang digelar virtual, Minggu (13/11/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan jumlah anggaran yang dinilai cukup tinggi tersebut, ICW mempertanyakan soal akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan jasa Buzzer tersebut. Sebab, dia menuding para buzzer tersebut justru menutup ruang dialog dalam konteks kebijakan pemerintah.

"Karena banyak dari pengalaman gerakan antikorupsi yang digaungkan narasi-narasi yang dibangun justru bukanlah diskusi atau dialog yang sehat, tapi bagaimana memperkuat, 'membenarkan' apa yang disampaikan oleh pemerintah tapi tidak membuka ruang dialog dalam konteks kebijakan," ujar dia.

"Itu yang berkaitan dengan pendengung dan komitmen pemberantasan korupsi," imbuhnya.

ICW: 21 Kursi Kabinet dan 46 Komisaris BUMN Dibagi ke TKN hingga Relawan

Selain itu, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana juga menuding Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mirip dengan pemerintahan klasik lainnya, yakni dengan membagi-bagi kursi kepada pendukung politiknya.

"Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan, ada beberapa sebenarnya anggota kabinet Presiden Joko Widodo dari tahun 2019 sampai tahun 2022 yang berasal dari tim kampanye nasional ataupun pendukung-pendukung politiknya," sebut Kurnia.

Berdasarkan data yang dimiliki ICW, Kurnia mengklaim setidaknya ada 21 kursi kekuasaan kabinet yang diberikan Jokowi kepada pendukungnya. "Berdasarkan catatan ICW, setidaknya ada 21 kursi kekuasaan kabinet yang diberikan kepada para pendukung Pak Jokowi," ungkapnya.

Kurnia juga menuding 46 komisaris turut dibagi-bagikan kepada relawan hingga tim pendukung Jokowi. Dia menilai hal itu disebabkan lantaran memburuknya tata kelola pemerintahan.

"Jumlahnya ketika kita lihat, sekurang-kurangnya ada 46 orang pendukung politik Pak Jokowi, baik dari TKN, organisasi tertentu, relawan tertentu yang menjadi komisaris BUMN hari ini," ungkap dia.

Rekomendasi ICW, selengkapnya di halaman selanjutnya.

Adapun rekomendasi ICW yang dikeluarkan dalam rangka evaluasi 3 tahun kinerja Jokowi dan Ma'ruf Amin antara lain:

- Mendorong Presiden dan Wakil Presiden memberhentikan atau meminta anggota kabinetnya untuk mengundurkan dari Kabinet Indonesia Maju jika ingin mengikuti kontestasi pemilu 2024.

-Memerintahkan secara tegas kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menjalankan rekomendasi tindakan kolektif dari Ombudsman Republik Indonesia yang menginisiasi pembentukan pemerintah tentang pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Banyak konflik kepentingan dan ketidakjelasan kenapa seseorang dipilih

- Mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang terkait Undang-Undang Pemilu dengan muatan masa jeda bagi Calon Legislatif yang berstatus hukum mantan napi korupsi, kalau mau ikut lagi dalam kontestasi politik.

- Membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset, RUU pembatasan transaksi uang kartal, dan revisi UU Tindak Pidana Korupsi.

- Memperingatkan kepada Menteri Hukum dan Ham dan jajarannya untuk mengakomodasi membuka ruang partisipasi dan tidak terburu-buru dalam pengesahan RKUHP sebelum substansinya dapat dipastikan, sebelum susbtansinya kemudian jelas.

- Meningkatkan efektifitas jaminan kesehatan nasional dengan memperkuat peran dari Kementerian Kesehatan dan BPJS kesehatan.

- Membuka tentu informasi mengenai hasil audit BPK dan mengenai defisit BPJS kesehatan.

- Memastikan terpenuhinya kedaulatan pangan disertai peningkatan kesejahteraan tentu petaninya untuk antisipasi krisis pangan global.

- Mengambil sikap tegas untuk menerbitkan penggunaan pendengung atau buzzer gitu ya, dalam proses-proses kerjanya. Dan juga membuka, apa sih sebenarnya tujuan manfaat dengan mengeluarkan anggaran untuk buzzer.

- Memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas peristiwa peretasan yang menimpa masyarakat, yang menyampaikan kritik kepada pemerintah demi menjamin keberlangsungan demokrasi dan partisipasi warga yang substansial.

Sementara itu detikcom sudah meminta tanggapan atas rilis ICW ini ke Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan. Dia bakal memberikan pernyataan tanggapan terkait rilis tersebut.

Halaman 1 2

Selanjutnya