Tim Ahli DPR Sarankan Revisi UU Ciptaker Tak Sampai 2 Tahun

ADVERTISEMENT

Tim Ahli DPR Sarankan Revisi UU Ciptaker Tak Sampai 2 Tahun

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Kamis, 10 Nov 2022 16:09 WIB
Satgas UU Cipta Kerja
Foto: dok. Satgas UU Cipta Kerja
Jakarta -

Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul menyoroti terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan DPR dan pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.

Mengenai hal ini, Inosentius mengusulkan agar perubahan ini dilakukan kurang dari dua tahun. Pasalnya, dirinya khawatir jika ke depannya UU Cipta Kerja dapat terganggu dengan urusan politik.

"Waktu melakukan perubahan (UU Cipta Kerja) ini kan dua tahun, tapi saran saya untuk kepastian tidak harus menunggu dua tahun. Kalau itu materinya sudah siap, sudah bisa diluncurkan. Karena saya khawatir kalau masuk tahun 2023, kita ini sudah masuk ke urusan politik, akhirnya bisa bawa-baa politik juga undang-undang ini," ujarnya dalam Expert Meetings Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Menurutnya, perubahan UU Cipta Kerja akan lebih baik jika diselesaikan lebih cepat. Namun dalam artian, Undang-Undang ini telah memenuhi segala aspek yang diperlukan, termasuk melakukan konsultasi publik.

"Jadi, sepanjang sudah dilakukan proses, konsultasi publik, dan sudah banyak memperhatikan masukan, semakin cepat bisa (selesai), semakin baik," katanya

Terkait tindak lanjut putusan MK, Inosentius menyebut diperlukan pengujian formil, yaitu memperbaiki aspek teknis terkait penggunaan metode omnibus yang telah diadopsi dalam UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Dalam kaitannya terkait tindak lanjut MK, yang paling relevan adalah memang masalah formil dan masalah ini pasti tidak mudah. Metode omnibus ini tidak mudah, jadi untuk memperbaiki aspek formil saja menurut saya butuh energi yang kuat. Dan menurut saya minimal harus dilakukan. Kalau UU ini menggunakan metode omnibus, hubungan antara UU Cipta Kerja dengan UU aslinya harus nyambung, jangan sampai terjadi kekosongan supaya tidak menimbulkan persoalan," paparnya.

Di samping itu, perubahan UU Cipta Kerja juga perlu dilakukan kajian lebih lanjut, baik dari para masyarakat hingga pakar hukum.

"Soal substansi, saya mencari ada beberapa pertimbangan agar pemerintah dan DPR melakukan kajian terhadap substansi untuk perbaikan," katanya.

"Menurut saya, apa yang dilakukan dalam UU Cipta Kerja ini adalah dekonstruksi hukum, ada persoalan dari hukum kita selama ini, dan ada isu-isu atau kerangka hukum yang perlu kita evaluasi kembali, lalu kita konstruksikan kembali. Dan menurut saya itulah misi dari UU Cipta Kerja," lanjutnya.

Sementara itu, dalam rangka penyempurnaan dan monitoring terhadap implementasi UU Cipta Kerja, Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja telah melibatkan para pakar hingga akademisi dalam Focus Group Discussion yang digelar hari ini. Wakil Ketua III Satgas UU Ciptaker Raden Pardede menyebut UU Cipta Kerja menjadi hal penting dalam menghadapi tantangan global, termasuk inflasi.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan para expert di pertemuan expert meeting dalam rangka mendapatkan masukan dan diskusi tentang UU Cipta Kerja dan aturannya," ujar Wakil Ketua III Satgas UU Ciptaker Raden Pardede.

"Kenapa kita melakukan UU Cipta Kerja? Dalam rangka dunia kita, masyarakat kita yang melakukan kegiatan (usaha) itu bisa lebih mudah, cepat, dan murah. Dengan begitu, persoalan harga-harga yang tinggi, stagnasi dan inflasi yang terjadi sekarang bisa kita ringankan," pungkasnya.

(prf/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT