Sempurnakan UU Ciptaker, Satgas Serap Aspirasi Pakar-Akademisi

ADVERTISEMENT

Sempurnakan UU Ciptaker, Satgas Serap Aspirasi Pakar-Akademisi

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Kamis, 10 Nov 2022 15:24 WIB
Sosialisasi UU Cipta Kerja
Foto: dok. Inkana Izatifiqa R Putri/detikcom
Jakarta -

Pemerintah berupaya melakukan penyempurnaan dan monitoring terhadap implementasi UU Cipta Kerja pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Upaya ini salah satunya dilakukan dengan melibatkan para pakar hingga akademisi dalam Focus Group Discussion yang digelar Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja hari ini.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan para expert di pertemuan expert meeting dalam rangka mendapatkan masukan dan diskusi tentang UU Cipta Kerja dan aturannya," ujar Wakil Ketua III Satgas UU Ciptaker Raden Pardede dalam acara Expert Meetings Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Dalam kesempatan ini, Raden menekankan soal pentingnya UU Cipta Kerja, termasuk dalam menghadapi tantangan global. Mengingat saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan triple crisis, yakni pandemi, perubahan iklim yang ekstrem, dan geopolitik yang dinamis. Akibatnya, secara tidak langsung, hal ini berdampak terhadap supply distraction, yang membuat supply daripada barang menjadi terhambat.

"Dalam situasi seperti ini, apa yang kita lakukan dari sisi supply side? Intinya bagaimana kita membuat usaha lebih efisien, lebih produktif, lebih mudah, memberikan izin lebih cepat supaya dunia usaha dan masyarakat tidak terbebani. Ini yang kita lakukan, dan inilah esensi dan filosofi dari UU Cipta Kerja," ungkapnya.

"Kenapa kita melakukan UU Cipta Kerja? Dalam rangka dunia kita, masyarakat kita yang melakukan kegiatan (usaha) itu bisa lebih mudah, cepat, dan murah. Dengan begitu, persoalan harga-harga yang tinggi, stagnasi dan inflasi yang terjadi sekarang bisa kita ringankan," lanjutnya.

Sementara itu, dalam rangka penyempurnaan UU Cipta Kerja, Praktisi Hukum Abdul Haris meminta Satgas untuk memastikan UU Cipta Kerja tersosialisasikan secara masif. "Yang menjadi mandat Satgas itu sendiri adalah memastikan UU Cipta Kerja tersosialisasi secara masif sehingga dapat terciptanya keadaan yang diinginkan dari UU itu sendiri di antaranya, munculnya investasi, yang kemudian menumbuhkan ekonomi dan lapangan kerja. Dan kemudian akan menghasilkan kesejahteraan bagi bangsa," katanya.

Dalam hal ini, Haris mengusulkan pemerintah untuk turut melibatkan organisasi profesional di bidang hukum. Mengingat para ahli hukum turut menjadi tombak dalam proses kegiatan ekonomi.

"Berangkat dari background saya, saya menawarkan gagasan sederhana yang saya yakin punya impact signifikan dalam rangka mendukung UU ini, yaitu pelibatan organisasi profesi yang ahli di bidang hukum," ungkapnya.

"Kegiatan ekonomi yang skalanya lebih besar selalu membutuhkan profesional pendukung untuk eksekusinya. Dan salah satu yang di ujung proses adalah advokat. Yang namanya legal advisor merupakan ujung tombak yang dipentingkan dalam proses ini. Dia akan menjadi pintu saat investor bertanya, dan mereka akan menjadi target sosialisasi," lanjutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT