.webp)
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta menggelar demo di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat (Jakpus). Mereka meminta tak ada ancaman PHK dengan alasan resesi global.
"Opini yang beredar di DKI Jakarta bahwa kawan-kawan kami diancam PHK dengan alasan resesi global. Hari ini kami ingin sampaikan ke Pemprov DKI bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita alami adalah suatu yang positif," ujar Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta Winarso kepada wartawan, Kamis (10/11/2022).
"Kami tidak melihat akan adanya resesi global. Oleh karena itu, kami menolak adanya ancaman-ancaman PHK yang beralasan dari resesi global itu," imbuh Winarso.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KSPI berharap Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meniadakan isu PHK massal bagi karyawan perusahaan di DKI Jakarta.
"Kita minta juga kepada Gubernur Jakarta tolong, tolong hindarkan PHK massal di perusahaan di DKI Jakarta. Kasihan buruh. Mereka harus bekerja dengan tenang. Mereka juga bagian dari masyarakat yang taat pajak terhadap Pemprov DKI," tuturnya.
Selain itu, para buruh meminta Pemprov DKI menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 13 persen. Salah satunya mengikuti perhitungan atas kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Meminta Pemprov DKI Jakarta untuk kenaikan UMP Jakarta sebesar 13 persen. Dari mana 13 persen? Ya kita melihat pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi," ucap dia.
"Kecenderungan inflasi yang mencapai 6,5 persen ditambah pertumbuhan ekonomi yang kami lihat positif sebesar 5 persen ini menjadi 11, 5 persen, ditambah 2 tahun ini buruh dan masyarakat mengalami sebuah kejadian COVID-19," lanjut Winarso.
KSPI berharap Pemprov DKI bisa berpihak ke kaum buruh dan melaksanakan kebijakan yang pro terhadap buruh.
"Beberapa waktu lalu sebelum Pak Heru menjabat, kita bersama Pak Anies itu diturutin untuk melakukan dialog, komunikasi yang akhirnya angka UMP DKI bisa dirasakan memihak ke kaum buruh," pungkasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Lihat Video: Negara-negara Ini Bakal Resesi, Tapi Indonesia Masih Aman
"Kita harapkan dengan aksi hari ini, Pak Heru Budi bisa mendengar aspirasi kita, bisa juga melakukan kebijakan yang pro kepada buruh di DKI Jakarta," sambung dia.
Sebelumnya ada lima tuntutan yang akan disuarakan para buruh dalam demonstrasi hari ini adalah:
1. Tolak PP Nomor 36 tahun 2021 sebagai acuan Kenaikan Upah 2023
2. Dasar penetapan Kenaikan Upah tahun 2023 harus mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi
3. Naikkan Upah Minimum tahun 2023 sebesar 13 persen
4. Tolak Omnibus Law
5. Tolak PHK dengan ancaman resesi global
