.webp)
PSI menagih laporan pelaksanaan Formula E di depan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. PSI menilai Pemprov DKI masih memiliki tanggung jawab terkait laporan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu.
"Masalah yang ingin kami angkat dan terus kami perjuangkan dari awal Fraksi PSI, adalah meminta kejelasan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E," kata anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Idris Ahmad, saat menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 di DPRD Jakarta, Rabu (9/12/2022).
"Walaupun memang kami paham ini bukan pada masa tanggung jawab Pj Gubernur. Tapi mengingat masih ada 2 tahun pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh Jakarta dan sudah ada uang Rp 560 miliar yang dibayarkan sebagai komitmen ini," imbuh Idris.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia pun meminta tanggapan dari Pemprov DKI soal laporan pelaksanaan Formula E. "Kami dari Fraksi PSI meminta pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan, agar dapat kita ambil kebijakan seperti apa kelanjutan kegiatan ini, mohon tanggapan," tutur dia.
PSI menyampaikan Formula E diklaim memberikan dampak pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen atau sejumlah Rp 2,6 triliun, dan diklaim JakPro memperoleh keuntungan mencapai Rp 6 miliar. Meski demikian, PSI menyebut audit Formula E oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum selesai.
"Formula E telah berhasil terlaksana pada 4 Juni 2022 dan diklaim memberikan dampak ekonomi sebesar Rp 2,6 triliun atau memberikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen," ujar Idris membacakan pandangan PSI.
"Pada rapat Badan Anggaran DPRD DKI pekan lalu, pihak JakPro menyampaikan bahwa Formula E 2022 meraup keuntungan sekitar Rp 6 miliar meskipun memang laporan keuangan Formula E 2022 belum rampung diaudit oleh BPK," tambah dia.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
PSI meminta adanya keterbukaan pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E. Terlebih ajang Formula E sudah empat bulan digelar.
"Untuk itu kami meminta segera dilakukan transparansi keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E, mengingat sudah lebih dari 4 bulan Formula E selesai digelar," jelasnya.
PSI menilai keterbukaan laporan pelaksanaan Formula E sangat penting agar ke depan ajang balap mobil listrik itu tidak membebani APBD dan BUMD. PSI mengatakan DPRD DKI perlu mengetahui detail laporan pelaksanaan Formula E, mengingat memiliki fungsi pengawasan.
"Kami sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, yang memiliki fungsi pengawasan, tentu perlu mendapatkan informasi detail klaim keuntungan tersebut. Apakah keuntungan tersebut turut memperhitungkan biaya commitment fee sebesar Rp 560 miliar yang dibayarkan oleh APBD?," ujarnya.
"Transparansi ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana nantinya strategi untuk pelaksanaan Formula E agar ke depannya tidak membebani APBD maupun BUMD, mengingat pelaksanaan Formula E ke depannya akan ditanggung dalam pemerintah Pj Gubernur saat ini karena disebut gelaran Formula E akan berlanjut hingga 204," imbuhnya.
