Sudah Resign Tapi Namaku Masih Dipakai, Bisakah Saya Gugat Perusahaan?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Sudah Resign Tapi Namaku Masih Dipakai, Bisakah Saya Gugat Perusahaan?

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 08 Nov 2022 09:52 WIB
Alvon Kurnia Palma
Alvon Kurnia Palma (dok.detikcom)
Jakarta -

Seorang karyawan merasa kesal karena namanya masih dipakai usai resign dari tempat kerjanya. Hal ini menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate.

Berikut pertanyaan lengkapnya yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com:

Kepada Yth
Bapak Andi Saputra
Detik's Advocate

Saya mau tanyakan perihal penggunaan nama saya yg dipakai perusahaan tempat bekerja saya setelah saya berhenti bekerja. Saya dulu bekerja di perusahaan asuransi sebagai tenaga pemasar bancassurance. Tahun 2019 saya kemudian berhenti.

Namun tiba tiba tanggal 11 Oktober 2022 saya dihubungi salah satu nasabah asuransi yang saya tidak kenal untuk menanyakan hal investasi yang ada di produk yang dia beli di perusahaan asuransi yang saya pernah bekerja tadi. Saya tanyakan kenapa dia hubungi saya dan dijawab karena di surat pemberitahuan yang dikirimkan kepadanya nama saya tercantum sebagai agen atau tenaga pemasarannya. Lalu saya jelaskan kalau saya sudah tidak bekerja sejak tahun 2019.

Yang saya mau tanyakan, apakah hal ini dapat dikategorikan pemakaian data pribadi saya tanpa izin? Dan jikalau demikian apakah ada konsekuensi hukum baik perdata maupun pidana?

Karena saya melihat perusahaan tidak bekerja dengan baik dan akhirnya nasabah yang di rugikan dan saya juga di rugikan karena saya terbawa-bawa sebagai mantan tenaga pemasaran dengan nasabah yang saya tidak kenal.

Mohon bantuan penjelasannya atas permasalahan saya ini dari segi hukum yg berlaku.

Terima kasih
Salam Hormat
Rudy

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kami meminta pendapat hukum kepada advokat Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H yang juga mantan Ketua YLBHI. Berikut jawabannya:

Terima Kasih atas pertanyaan saudara. Inti pertanyaannya adalah apakah nama adalah data pribadi dan apabila digunakan tanpa persetujuan pemilik adalah pelanggaran maka apa sanksinya.

Dalam uraian tersebut di atas, kami menangkap informasi tidak saja terkait pengunaan nama seseorang melainkan juga, pemberian nomor kontak pada surat pemberitahuan yang mengindetifikasikan dan mengkonfirmasi nama yang tercantum adalah saudara.

Prinsipnya, perlindungan data pribadi adalah hak asasi seseorang untuk membagi, menukar dan persyaratan pemidahan data pribadinya kepada seseorang. Konsep perlindungan ini berawal dari ide Warren dan Brandeis yang tertuang dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Harvard yang berjudul "The Right to Privacy" yang intinya menyatakan Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition." (Naskah Akademis UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi).

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU Perlidungan Data Pribadi) menyatakan yang dimaksud dengan data pribadi adalah data orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Selanjutnya, klasifikasi data pribadi dalam UU Perlindungan Data pribadi meliputi data yang bersifat umum dan spesifik. Data pribadi bersifat umum adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. Sementara data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, biometric, genetika, catatan kejahatan, anak, keuangan pribadi dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka nama dan nomor kontak saudara adalah data pribadi yang harus dilindungi. Saudara sebagai subjek data pribadi memiliki hak-hak sebagai berikut :

1) berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi,

2) melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi

3) mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data pribadi

6) mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data pribadi.

7) menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi

8) menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik

10) menggunakan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya ke pengendali data pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip pelindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang.

Pengendali data saat memproses data pribadi harus memiliki persetujuan yang sah secara eksplisit dan wajib menyampaikan Informasi mengenai :

a) legalitas dari pemrosesan;
b) tujuan pemrosesan;
c) jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses;
d) jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi;
e) rincian mengenai Informasi yang
f) jangka waktu pemrosesan data pribadi; dan
g) hak subjek data pribadi.

Pemberian nama dan nomor kontak (nomor whatapp, handphone dan telpon rumah) dalam surat pemberitahuan sebagai agen pemasaran adalah suatu pemrosesan data pribadi. Ini harus mendapatkan ijin pemilik data agar jelas pemrosesan, hasil, penggunaan dan pertanggungjawaban. Faktanya dalam uraian pertanyaan saudara tidak ada persetujuan. Dengan demikian perpindahan data pribadi yang saudara milik patut diduga melawan hukum.

Selengkapnya halaman berikutnya.

Simak juga Video: Induk Facebook Dikabarkan Akan PHK Massal

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT