Pemprov DKI Jakarta tidak menganggarkan dana untuk program rumah DP Rp 0 pada tahun 2023. Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra, Syarif, mempertanyakan sikap Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko terkait program hunian era Gubernur Anies Baswedan itu.
"Setelah saya cek memang tak dianggarkan. Lalu Pak Sarjoko mengatakan 'tidak menganggarkan', tapi Pak Sarjoko tidak mau masuk dalam perdebatan itu, 'kalau begitu saya akan fokus di rusunawa' sementara DP Rp 0 ini tidak terjawab, dilanjutkan atau tidak," kata Syarif kepada wartawan, Rabu (2/11/2022).
Syarif menyadari bahwa anggaran untuk melanjutkan rumah DP Rp 0 memang tidak mendukung karena sasaran program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Rp 14 juta. Namun, dia juga meminta ketegasan dari Pemprov DKI.
"Kalau dari politik anggaran sudah nggak mungkin, nggak bisa. Jawabannya itu nggak tegas, 'saya akan fokus ke rusunawa', dia (Kadis Perumahan, red) harusnya mengatakan 'saya tidak akan lagi meneruskan Dp Rp 0' kan begitu beda, 'saya akan melanjutkan DP Rp 0 atau menghentikan' kan bunyinya harus begitu," jelasnya.
Usul Rusunawa
Usulan soal Dinas Perumahan DKI memaksimalkan anggaran untuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dibandingkan dengan rumah DP Rp 0 datang dari Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Gembong Warsono. Syarif pun mengaku sepakat dengan usulan Gembong.
"Setelah sekian tahun berjalan kan ditanya sama Pak Gembong, saya juga sepakat dengan Pak Gembong, DP Rp 0 dengan ketentuan yang harus mensyaratkan orang berpendapatan sekian sekitar Rp 14 juta berarti tidak menyasar kepada kelompok menengah ke bawah yang disebut dengan MBR. Maka DP Rp 0 dengan kedudukan seperti itu menjadi tidak relevan dong, itu pemahaman saya terhadap pikiran Pak Gembong dan pemerintah DKI," tutur dia.
Syarat Gaji Rp 14 Juta Tak Relevan
Syarif mengatakan pada perencanaan awal, penghasilan terendah pemilik rumah DP Rp 0 memang Rp 7 juta per bulan. Akan tetapi, syarat itu kemudian naik menjadi Rp 14 juta.
"Ketika menjadi Rp 14 (juta) menjadi tidak relevan, maka program itu tidak menyasar pada kalangan menengah ke bawah," jelasnya.
Lebih lanjut, Syarif berharap program DP Rp 0 ini tetap dilanjutkan. Sebab, menurutnya, masyarakat kelas menengah juga membutuhkan hunian.
"Apa dilanjutkan atau tidak, saya pernah mengatakan DP Rp 0 itu bisa dilanjutkan dengan skema APBD dan non-APBD. Dinas Perumahan harus menerobos, keluar dari kelaziman yang sekarang ada misalnya melalui APBD, atau Sarana Jaya dengan menggandeng swasta. Tapi tentu harga rumahnya itu nanti harga pasar," tuturnya.
"Jadi harus dipikirkan oleh Dinas Perumahan kelas menengah ke atas yang ingin punya rumah kan masih banyak. Kelas menengah kan juga bagian dari masyarakat Jakarta. Dia bukan orang luar kan, orang DKI, maka pemerintah menfasilitasi. Cuma DP Rp 0 nanti harganya tidak sesuai dengan harga yang disubsidi ini, lebih banyak sedikit, tapi harga pasar yang diintervensi, tapi tidak sama dengan DP Rp 0 yang awal-awal itu," katanya.
Lihat juga video 'Eks Dirut Sarana Jaya Divonis 6,5 Tahun Bui Kasus Lahan Rumah DP Rp 0':
Baca berita lengkapnya pada halaman berikut.
