PDIP Persoalkan JakPro Bentuk Anak Perusahaan Sebelum Revisi Perda Sah

ADVERTISEMENT

PDIP Persoalkan JakPro Bentuk Anak Perusahaan Sebelum Revisi Perda Sah

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 03 Nov 2022 00:49 WIB
Gembong Warsono
Gembong Warsono (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyoroti keputusan JakPro membuat anak usaha demi bisa memperoleh participating interest (PI) 10 persen untuk pengelolaan Wilayah Kerja Offshore Southeaat Sumatera (WK-SES). Padahal, saat ini revisi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas JakPro masih dalam proses.

Hal itu disampaikan oleh Gembong Warsono dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta pada Rabu (2/11/2022).

"Sampeyan bikin anak perusahaan, tapi anak perusahaan haram lahir sebelum ijab kabul. Masih ingat kan Pak Widi? tolong dijelaskan. Di ruang ini Pak Widi harus mampu jelaskan pada kita semua gimana posisi perusahaan yang mau terima PI apakah tetap berlanjut," kata Gembong Warsono di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11/2022).

Sebagai informasi, saat ini revisi Perda PT JakPro telah disepakati oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta. Bagian yang disepakati terkait pembentukan anak usaha dalam revisi Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo.

Ketentuan tersebut tertuang dalam perubahan Pasal 9A yang mengatur mengenai legalisasi pembentukan badan usaha atau anak perusahaan. Kemudian, mengenai pembentukan anak perusahaan yang menerima dan mengelola participating interest 10%.

Di sisi lain, JakPro telah membentuk anak usaha bernama PT Jakarta OSES Energi (JOE) yang bakal mengelola dana PI WK-SES sebelum Perda baru disahkan. Hal inilah yang dipersoalkan Gembong.

"Karena Perda amanatkan kepada Pak Widi bahwa boleh buat anak perusahaan setelah Perda disahkan (tapi) sebelum Perda disahkan pak Widi sudah lahirkan anak. Maka saya katakan Pak Widi lahirkan anak haram karena ijab kabul ketika palu DPRD ketok Perda tentang PT JakPro," ujarnya.

Anggota Komisi A itu juga mendesak agar JakPro menjelaskan secara rinci keuntungan yang didapat dari PI WK-SES.

"Tolong dijelaskan secara rinci nanti sampeyan dapatnya berapa, tolong jelaskan ke sini. Jangan sampai ngomong rugi terus. Nanti jangan-jangan dapat PI untuk bayar utangnya Formula E, sampeyan kualat itu!" tambah dia.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani memastikan pendirian anak usaha JakPro sebelum Perda baru disahkan tak melanggar ketentuan. Mengacu PP Nomor 54 Tahun 2017, aturan tersebut tak mempersyaratkan Perda ketika mendirikan anak perusahaan.

"Kalau kami lihatnya nggak karena itu tadi, delegating entity dan perda itu menegaskan karena ketentuan PP 54 syarat pendirian anak usaha itu bukan perda tapi ketentuan anggaran dasar, kemudian dia minimal berapa persen," ujar Fitria.

"Jadi kalau kami lihatnya, kalau aksi korporasi lebih fleksibel. Yang penting sesuai PP 54," imbuhnya.

(aik/aik)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT