.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono belum dapat memastikan pembangunan light rail transit (LRT) Jakarta fase 2 akan dilanjutkan di tahun depan. Dia berharap proyek ini bisa dilanjutkan di periode Gubernur DKI selanjutnya pada 2024 mendatang.
"Belum, belum," kata Heru Budi di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022). Heru mengatakan hal itu saat ditanya soal kepastian kelanjutan LRT fase 2 di tahun 2023 mendatang.
Heru menyebut keberlanjutan LRT Jakarta tetap dibahas saat menyusun pagu anggaran. Kendati begitu, banyak faktor yang dipertimbangkan sehingga pihaknya memutuskan untuk tak meneruskan proyek ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu menjadi noktah pembahasan tersendiri. Nanti kita lihat apakah itu bisa kita lanjutkan, kan bisa juga dilanjutkan oleh nanti periode Gubernur berikutnya, periode 2024," terangnya.
Dalam Rencana APBD 2023, Pemprov DKI tak mengajukan anggaran untuk pembangunan LRT Fase 2.
Sementara, merujuk RAPBD 2023, Pemprov DKI mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 4,5 triliun untuk pembangunan mass rapid transit (MRT) jalur utara-selatan Fase 2A (Bundaran HI-Kota).
Rencana Pembebasan Lahan LRT Pegangsaan Dua-JIS
Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan memulai proses pembebasan lahan untuk proyek LRT Fase 2A. Nantinya proyek ini akan melayani rute Pegangsaan Dua hingga Jakarta International Stadium (JIS).
"Pembebasan lahan masih dalam proses, tim pembebasan lahannya sudah dibentuk. Sekarang keseluruhan sedang bekerja," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/9).
Syafrin mengatakan pembebasan lahan ditargetkan rampung pada tahun ini sehingga kegiatan konstruksi rute baru sepanjang 8,2 kilometer ini bisa dimulai pada awal 2023 mendatang.
"Dari hasil feasibility study dan kajian tentu untuk pemanfaatan lahannya juga menjadi tanggung jawab Dishub melakukan pembebasan. Sekarang tim pembebasan lahan sudah terbentuk sudah bekerja menentukan evaluasi berikutnya sebelum masuk tahap pembayaran," ucapnya.
Dia berharap proses pembebasan lahan tak menemukan kendala, apalagi berujung sengketa tanah. Menurut Syafrin, pihaknya bekerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
"Kita akan mengacu ke sana, tetapi kami tentu berharap bahwa warga yang kemudian tanahnya atau swasta yang kemudian tanahnya terkena pembebasan lahan itu melihat manfaatnya bukan untuk saat ini, tapi untuk ke depan," ujarnya.
Syafrin meyakini penambahan rute LRT Jakarta dapat meningkatkan jumlah penumpang serta memudahkan mobilitas warga dalam beraktivitas. Sebab, menurut dia, jaringan LRT akan terhubung hingga Stasiun Halim sehingga terintegrasi dengan kereta cepat Jakarta-Bandung.
(taa/jbr)
