Gubernur DKI Kalah Lawan Warga Soal Lahan Rp 31 Miliar di Benhil Jakpus

ADVERTISEMENT

Gubernur DKI Kalah Lawan Warga Soal Lahan Rp 31 Miliar di Benhil Jakpus

Andi Saputra - detikNews
Senin, 24 Okt 2022 12:01 WIB
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta
Gedung MA (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Peninjauan Kembali (PK) Gubernur DKI Jakarta ditolak Mahkamah Agung (MA). Hal itu terkait sengketa lahan dengan warga Bendungan Hilir (Benhil) Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hal itu tertuang dalam putusan PK yang dilansir website MA, Senin (24/10/2022). Kasus bermula saat ahli waris Aria Jipang menggugat Gubernur DKI Jakarta soal tanah di Benhil seluas 6.933 meter persegi. Menurut ahli waris, tanah itu adalah tanahnya dan telah diserobot Pemprov DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, ahli waris mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp 31 miliar plus kerugian immateril Rp 20 miliar. Hingga sidang selesai, Gubernur DKI Jakarta tidak pernah hadir sehingga diputuskan secara versetek. Yaitu menyatakan Gubernur DKI telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pengosongan lokasi tanah kepada ahli waris.

Gubernur DKI Jakarta kaget atas kemenangan warga dan melakukan perlawanan. Namun pengadilan bergeming dan tetap memenangkan warga.

Gubernur Jakarta kemudian mengajukan banding tetapi tetap kalah pada 2015. Demikian juga di tingkat kasasi. Perlawanan Gubernur DKI Jakarta lagi-lagi kalah di Mahkamah Agung (MA) pada 2016.

Langkah terakhir diajukan Gubenur DKI Jakarta dengan mengajukan PK. Apa kata majelis PK?

"Menolak permohonan PN dari pemohon PK Gubernur DKI Jakarta cq Pemda DKI Jakarta cq Kepala Dinas Olahraga dn Pemuda Pemda DKI," ucap majelis PK yang diketuai Andi Samsan Nganro.

Duduk sebagai anggota majelis Nurul Elmiyah dan Sudrajad Dimyati. Berikut pertimbangan majelis PK mengalahkan Gubernur DKI Jakarta:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak beralasan menurut hukum, sebab sebagian besar dari alasan a quo telah dipertimbangkan dengan saksama mengenai riwayat kepemilikan dari Termohon Peninjauan Kembali terhadap objek sengketa, sedangkan alasan selebihnya tidak ternyata dan tidak terbukti adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa sebagaimana dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dasar kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali, bahwa tanah objek sengketa adalah benar peninggalan dari Aria Jipang dan benar Termohon Peninjauan Kembali adalah para ahli waris dari Aria Jipang yang berhak atas harta peninggalan dari Aria Jipang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: GUBERNUR DKI JAKARTA Cq. PEMDA DKI JAKARTA Cq. KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, tersebut harus ditolak.

Simak juga 'Anies Pamer Cakupan BPJS DKI di Depan Relawan':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/dnu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT