.webp)
Pj Gubernur adalah singkatan dari Penjabat Gubernur. Pj Gubernur adalah istilah yang digunakan dalam struktur pemerintahan kepala daerah atau wakil kepada daerah. Istilah Penjabat (Pj) ini berbeda dengan Pejabat.
Lantas, apa itu Pj Gubernur? Apa saja tugas dan wewenang Pj Gubernur? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak informasinya berikut ini.
Pengertian Pj Gubernur
Pengertian Pj Gubernur telah diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2013 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pj Gubernur singkatan dari Penjabat Gubernur. Dalam Pasal 1 butir 5 Permendagri dijelaskan, Penjabat Kepala Daerah adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Gubernur dan Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah dalam kurun waktu tertentu.
Dalam Pasal 201 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada), Penjabat Gubernur atau Pj Gubernur adalah orang yang dipilih untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur yang masa jabatannya telah berakhir. Pj Gubernur yang diangkat berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Pj Gubernur Adalah: Pengertian, Tugas dan Wewenang | Foto: Karin-detikcom) |
Tugas dan Wewenang Pj Gubernur
Seperti diketahui Pj Gubernur artinya orang yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur karena berakhir masa jabatannya untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
Tugas dan Wewenang Pj Gubernur adalah diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut ini tugas Pj Gubernur adalah sebagai kepala daerah yaitu:
- Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD - Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada
DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD - Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas
bersama - Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah memiliki wewenang Pj Gubernur sebagai berikut:
- Mengajukan rancangan Perda
- Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah
- Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau
masyarakat - Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun menurut Pasal 132A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Pj Gubernur.
Berikut ini larangan bagi Pj Gubernur adalah:
- Melakukan mutasi pegawai
- Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya
- Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya
- Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
Adapun ketentuan di atas dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
 Pj Gubernur Adalah: Pengertian, Tugas dan Wewenang | Foto: Andhika Prasetia |
Pelantikan PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono
Pelantikan Pj Gubernur adalah diatur dalam UU Permendagri. Pelantikan Pj Gubenru dilakukan dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik yakni Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
Sebagai contoh terbaru pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada hari ini, Senin 17 Oktober 2022. Pelantikan Heru Budi Hartono digelar di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Mengangkat Saudara Heru Budi Hartono SE MM sebagai Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama satu tahun," demikian bunyi pelantikan yang dibacakan dalam prosesi.
Pelantikan Pj Gubernur adalah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 100/P Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2022 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
Melalui acara ini pula, pemberhentian dengan hormat Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI disahkan.
(wia/imk)
