Kongres ke-5 World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) di Bali berjalan sukses dengan tuan rumah Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia. Dalam kongres itu, para delegasi sepakat memperkuat konstitusi dan perdamaian dunia.
Presiden Emeritus Venice Commission Gianni Buquicchio mengatakan kaitan antara MK dan perdamaian menjadi perhatian utama di berbagai negara.
"Perdamaian seharusnya dapat dicapai melalui kontrol peradilan konstitusi. Meski demikian, masih banyak suara yang mengatakan peradilan konstitusi memiliki keterbatasan dalam menciptakan perdamaian yang demokratis," kata Gianni.
Hal itu disampaikan dalam menutup rangkaian pertemuan MK sedunia di Bali yang digelar 4-7 Oktober 2022. Dalam kongres itu, digelar sejumlah rangkaian kegiatan yang terkait perangkat organisasi peradilan konstitusional dan elemen pendukung.
"Perdamaian sejati bukan hanya tidak adanya ketegangan. Menurutnya, perdamaian sejati adalah sebuah kondisi adanya keadilan," ujar Gianni.
Rangkaian kegiatan yang mengiri Kongres MK sedunia itu sangat beragam. Mulai dari pertemuan regional, yaitu pertemuan MK Asia (AACC), pertemuan MK Afrika (CCJA), pertemuan MK berbahasa Prancis (ACCF), pertemuan MK Libero Amerika (CIJC), pertemuan MK (SACJF) dan pertemuan MK Eropa (CECC). Juga digelar pertemuan MK Arabia (UACCC), MK Eurasian (EACRB) dan juga pertemuan antar regional AACC dan CCJA serta berbagai pertemuan lainnya serta pertemuan bilateral. Kegiatan dipusatkan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).
"Gagasan dan pendapat yang tertuang selama di kongres diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para delegasi tentang upaya memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai atas hak-hak dasar di setiap bangsa," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Anwar Usman.
Dalam rangkain acara itu, hakim konstitusi Arief Hidayat juga menjadi pembicara dalam pertemuan Forum Silaturahmi Sesmenko, Sekjen, Sesmen, Sestama, Kasum TNI, Asrena TNI, dan Asrena Kapolri (Forses). Arief menyampaikan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai cabang kekuasaan keempat yang turut mengontrol kekuasaan karena berperan vital memegang sumber daya dan informasi para pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dijadikan bahan dalam membuat keputusan. Lebih lanjut, ASN, menurut Arief, harus memiliki loyalitas yang berwawasan kebangsaan agar dapat membantu pembentuk kebijakan berorientasi pada negara.
"Sehingga setiap lembaga memang memiliki perbedaan dalam fungsi, tugas, dan kewenangan, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kemajuan Indonesia," kata Arief.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
(asp/haf)