Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB melakukan pemungutan suara tentang usulan penyelenggaraan debat kondisi Muslim Uyghur, wilayah Xinjiang China. Hasilnya, mayoritas menentang dilakukan perdebatan dugaan pelanggaran di wilayah tersebut.
Dilansir dari AFP, Jumat (7/10/2022), pemungutan suara itu dilakukan pada Kamis (6/10). Usulan pemungutan itu dibawa oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya pada bulan lalu.
Langkah itu dilakukan setelah mantan kepala hak asasi PBB Michelle Bachelet merilis laporan Xinjiang yang telah lama tertunda. Mengutip kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah barat jauh.
Negara-negara Barat berpikir bahwa tidak lebih dari sekadar berbicara tentang temuan-temuan itu, cukup banyak negara lain yang tidak akan menghalangi memasukkannya ke dalam agenda.
Baca juga: Barat dan Politisasi Isu Xinjiang China |
Namun dalam momen drama tajam, negara-negara di dewan yang berjumlah 47 anggota di Jenewa memilih telah memlih. 19 menentang mengadakan debat tentang hak asasi manusia di Xinjiang, 17 menerima, dengan 11 negara abstain.
"Ini adalah kemenangan bagi negara-negara berkembang dan kemenangan bagi kebenaran dan keadilan," cuit juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.
Amnesty International mencap pemungutan suara itu lucu, sementara Human Rights Watch (HRW) mengatakan itu mengkhianati korban.
"Amerika Serikat mengutuk pemungutan suara hari ini yang mencegah diskusi tentang Xinjiang," tulis duta besar AS untuk dewan Michele Taylor di Twitter.
Kelambanan "dengan memalukan menunjukkan beberapa negara bebas dari pengawasan dan diizinkan untuk melanggar hak asasi manusia dengan impunitas".
Tonton juga Video: Seruan Boikot Olimpiade Beijing 2022 Bergema di San Francisco
