Feri Amsari Laporkan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ke Dewas

ADVERTISEMENT

Feri Amsari Laporkan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ke Dewas

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 05 Okt 2022 19:03 WIB
Feri Amsari
Feri Amsari (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pegiat antikorupsi Feri Amsari melaporkan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ke Dewas Pengawas (Dewas) KPK. Feri melaporkan Pahala atas dugaan pelanggaran kode etik penyalahgunaan kewenangan jabatan.

Feri mengatakan Pahala Nainggolan diduga menerbitkan surat tanggapan atas permohonan PT Geo Dipa Energi yang meminta bantuan melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada PT HSBC Hongkong terkait ada atau tidaknya rekening PT Bumigas Energi di PT HSBC Hongkong pada 2017. Menurut Feri, surat itu menyatakan bahwa PT Bumigas Energi (BGE) tidak memiliki rekening di HSBC Hongkong, baik dalam status aktif maupun yang telah ditutup.

"Penjelasan KPK tersebut berkaitan dengan kewajiban penyediaan dana first drawdown sebagaimana kontrak kerja sama antara PT Geo Dipa Energi dengan PT Bumigas Energi dalam project build operate transfer (BOT) tanpa APBN/APBD, project ini mengenai pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng dan Patuha," kata Feri dalam keterangan tertulis, Rabu (5/10/2022).

Feri menyebut berdasarkan surat Nomor 089/2005 pada 29 April 2005, PT BEG sudah menyampaikan kepada PT Geo Dipa Energi mengenai first drawdown yang dimaksud. Lalu, kata dia, PT Bumigas Energi juga sudah diakui dalam surat Nomor 058/PRESDIR-GDE/V/2005 tanggal 9 Mei 2005 oleh PT Geo Dipa Energi.

"Pernyataan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang kemudian dipakai alat bukti PT Geo Dipa sebagai alat bukti dalam perkara perdata di BANI ke-2 (yang pada awalnya PT Geo Dipa Energi kalah) hingga perkara pembatalan putusan BANI ke-2 di Mahkamah Agung RI," ucapnya.

Dia mengatakan PT BGE telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi mengenai transaksi first drawdown itu kepada HSBC Hongkong. Menurutnya, dalam jawabannya melalui surat tanggal 28 Maret 2018, menyatakan tegas bahwa periode penyimpanan dokumen rekening dan informasi perbankan paling lama 7 tahun.

"Sehingga surat Deputi Bidang Pencegahan KPK tersebut tidak memiliki alasan hukum bahwa PT Bumigas tidak memiliki rekening di Bank HSBC Hongkong pada tahun 2005," ujarnya.

Feri mengatakan PT BGE memiliki bukti Customer Copy tertanggal 29 April 2005 yang isinya menyatakan bahwa Name of Receiving Bank (Nama Bank Penerima): HSBC dan Name Of Beneficiary (Nama Penerima): PT BUMIGAS ENERGI, No Of Beneficiary: 593-390688-838 dengan total Rp 40.000.000 untuk pembayaran IST DRAWPOWN FOR PROJECT DIENG PATUHA, CONTRACT NO.KTR001/GDE/II/2005.

"Selain itu, permohonan klarifikasi dan konfirmasi yang dilakukan oleh Deputi Pencegahan tersebut salah alamat, karena dilakukan kepada PT HSBC Indonesia. Padahal, seharusnya bukan ke HSBC yang ada di Indonesia, karena PT Bumigas Indonesia pada tahun 2005 bukan nasabah HSBC Indonesia, melainkan HSBC yang di Hongkong," katanya.

Lihat juga video 'Feri Amsari Sarankan Perpanjangan Masa Jabatan untuk Kepala Daerah':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT