Eks pengacara Bharada Richard Eliezer (Bharada E), Deolipa Yumara, menggugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Jakarta. Gugatan tersebut dilayangkan terkait pernyataan Komnas HAM dan Komnas Perempuan terkait adanya dugaan pelecehan Brigadir J kepada istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.
"Sudah (didaftarkan), besok dapat nomer perkaranya," kata Deolipa, kepada wartawan, Selasa (4/10/2022),
Berdasarkan berkas yang disampaikan Deolipa, gugatan itu diajukan oleh 6 orang advokat yang terdiri dari Deolipa Yumara, Muh. Burhanuddin, Emanuel Herdiyanto, Sahputra Tarigan, Davi Helkiah Radjawane,dan Charles Parlindungan Sihombing. Gugatan diajukan terhadap Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam berkas terpisah.
Adapun objek gugatan para penggugat adalah tindakan faktual berupa pernyataan terbuka Tergugat (Komnas HAM dan Komnas Perempuan, red) terkait dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua Hutabarat kepada Putri Candrawathi. Dugaan pelecehan seksual itu terjadi di Magelang, Jawa Tengah.
Gugatan itu diajukan ke PTUN Jakarta atas dugaan melanggar hukum oleh penguasa, oleh badan dan atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad).
Dalam berkas yang disampaikan Deolipa, para penggugat menilai tindakan faktual Tergugat (Komnas Perempuan maupun Komnas HAM, red) tidak didasarkan pada bukti yang cukup, namun berupa keterangan sepihak yang diberikan saksi yang telah dikenakan status tersangka oleh penyidik.
Deolipa dalam berkas gugatannya itu mengaku telah mengajukan surat keberatan atas tindakan tergugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan melalui surat atas pernyataan tersebut. Namun para tergugat tidak menanggapi keberatan tersebut.
Sementara itu Deolipa dalam berkas gugatannya menyebut tindakan faktual Tergugat (Komnas HAM, red) adalah tindakan melampaui kewenangan Tergugat (Komnas HAM) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 89 ayat 3 UU No.39/1999 tentang HAM, telah jelas diatur dalam ketentuan Pasal 20 UU No.26/2000 tentang peradilan HAM.
"Bahwa Tergugat (Komnas HAM) sesuai Pasal 89 ayat 3 UU No.39/1999 tentang HAM, telah jelas diatur dalam ketentuan Pasal 20 UU No.26/2000 tentang peradilan HAM, harusnya sampai pada penyerahan suatu rekomendasi atas penyelidikannya yakni ada tidaknya dugaan terjadi pelanggaran HAM, namun Tergugat (Komnas HAM) malah menyampaikan secara terbuka kepada publik suatu keadaan yang bersifat asumsi dan tanpa dasar tentang adanya dugaan pelecehan seksual. Sebagai bagian dari publik, para Penggugat merasa dirugikan, oleh tindakan tergugat," ujar Deolipa.
Deolipa juga menyebut sebagai mantan pengacara Bharada E, para penggugat merasa dirugikan oleh tindakan faktual tergugat (Komnas HAM). Sebab menurut Deolipa, Tergugat (Komnas HAM) memiliki kewenangan non-pro justitia, tetapi bertindak seperti penegak hukum dalam proses pro justitia.
Simak selengkapnya pada halaman berikut.
