Ketua Majelis Hakim Tak Hadir, Sidang Gugatan Rp 15 M Deolipa Ditunda Lagi

ADVERTISEMENT

Ketua Majelis Hakim Tak Hadir, Sidang Gugatan Rp 15 M Deolipa Ditunda Lagi

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 28 Sep 2022 15:08 WIB
Jakarta -

Sidang gugatan Deolipa Yumara terkait pencabutan surat kuasa Bharada E kembali ditunda. Sidang itu ditunda gara-gara ketua majelis hakim, Siti Hamidah, tidak hadir.

"Saya sebagai hakim anggota II saja. Ketua majelis hari ini belum bisa hadir. Jadi saya tentukan untuk persidangan besok jam 13.00 WIB. Tetapi setelah itu biar nanti ketua majelis yang menentukan," kata hakim anggota II, Anry Widyo Laksono, di sidang PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2022).

Sidang selanjutnya akan digelar pada Rabu pekan depan (5/10/2022), pukul 13.00 WIB. Pada persidangan hari ini hadir Deolipa Yumara sebagai penggugat I sedangkan Muhammad Burhanuddin selaku penggugat II tidak hadir.

Sedangkan ketiga tergugat hadir di persidangan, yaitu pengacara perdata Bharada E, Rory Sagala; Ronny Talapessy, selaku tergugat II; dan kuasa hukum Kabareskrim Polri dari pihak tergugat III.

Adapun sidang hari ini sempat terjadi perdebatan terkait penentuan jadwal sidang selanjutnya. Awalnya hakim sempat menanyakan kepada para penggugat dan tergugat terkait jadwal sidang selanjutnya, namun Deolipa ataupun Ronny saling berdebat.

Deolipa mengusulkan sidang selanjutnya digelar pada pukul 13.00 WIB, sedangkan Ronny mengusulkan sidang selanjutnya digelar pada pukul 11.00 WIB. Ronny beralasan, jika sidang pidana Bharada E akan digelar siang hari, dikhawatirkan akan bentrok dengan sidang perdata gugatan Deolipa ini.

Akhirnya hakim mengetuk palu untuk menengahi perdebatan kedua pihak. Hakim memerintahkan sidang selanjutnya akan digelar pukul 13.00 WIB.

"Ditunda satu minggu, jam 1 siang perintah untuk memanggil penggugat II. Sidang ditutup," ujar hakim Anry.

Gugatan Rp 15 M Deolipa

Diketahui, gugatan ini dilayangkan Deolipa dan Boerhanuddin dengan tergugat Kabareskrim, Bharada E, serta Ronny Talapessy selaku pengacara baru Bharada E. Sidang gugatan digelar di PN Jaksel.

Dalam gugatan ini, Deolipa meminta PN Jaksel menjatuhkan hukuman membayar fee pengacara senilai Rp 15 miliar.

"Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya fee pengacara kepada para penggugat sebesar Rp 15 miliar," kata Deolipa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Senin (15/8).

Berikut ini isi petitumnya:

1.Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan surat pencabutan kuasa tertanggal 10 Agustus 2022 atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Tergugat I) batal demi hukum

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat surat pencabutan kuasa tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Tergugat I) dilakukan dengan itikad jahat dan melawan hukum

4. Menyatakan batal dan dibatalkan setiap bentuk surat Kuasa kepada penasihat hukum/advokat terkait sebagai penasihat hukum Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Tergugat I) dalam perkara kematian Brigadir Yosua dan dinyatakan tidak sah beserta segala akibat yang ditimbulkannya

5. Menyatakan para penggugat adalah penasihat hukum Tergugat I yang sah dan mempunyai hak untuk melakukan Pembelaan sampai pada persidangan

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya fee pengacara kepada para penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)

7. Menjalankan putusan ini terlebih dahulu dengan serta merta (Uit voor baar bij voor raad)

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk patuh dan taat terhadap putusan ini

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung

(yld/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT