Jokowi Minta Reformasi Hukum, Mahfud Target Rampung Sebelum Pemilu 2024

ADVERTISEMENT

Jokowi Minta Reformasi Hukum, Mahfud Target Rampung Sebelum Pemilu 2024

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 04 Okt 2022 21:01 WIB
Pemerintah akan membentuk Tim Independen Gabungan Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan. TGIPF akan dipimpin oleh Mahfud Md.
Menko Polhukam Mahfud Md (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan dilakukannya reformasi hukum usai Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Menko Polhukam Mahfud Md menargetkan penyelesaian reformasi hukum di Indonesia rampung sebelum 2024.

Hal itu disampaikan Mahfud usai melaksanakan focus group discussion (FGD) terkait reformasi hukum peradilan dengan sejumlah aktivis dan juga pakar di Kemenko Polhukam, Selasa (4/10/2022). Mahfud awalnya menyampaikan alasan dilaksanakannya FGD atas arahan Presiden Jokowi.

"Kenapa ini diadakan? FGD ini diadakan karena penangkapan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dalam kasus penanganan koperasi Intidana. Nah dari situ kemudian karena presiden ditanya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Lalu presiden mengatakan kami akan membuat reformasi baru dan menugaskan Menko Polhukam," kata Mahfud.

Mahfud menuturkan proses reformasi hukum sudah dimulai. Mahfud berharap reformasi hukum peradilan bisa dilakukan secepatnya sebelum Pemilu 2024.

"Dan ketika menugaskan Menkopolhukam, ini kita sudah mulai sekarang, sehingga mudah-mudahan nanti bentuk reformasi yang akan berguna bagi pembangunan dunia peradilan kita, itu bisa dilakukan dalam periode ini," ujarnya.

"Sehingga nanti konsepnya bisa selesai sebelum Pemilu tahun 2024 misalnya, kemudian langkah-langkah jangka pendeknya juga masih akan dirumuskan. Itu saja," lanjutnya.

RKUHP Segera Diundangkan

Dalam kesempatan itu, Mahfud menyampaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan segera diundangkan. Dia mengatakan, rencananya, RKUHP diundangkan akhir tahun ini.

"Pada akhir tahun ini, insyaallah, nanti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu akan diundangkan," kata Mahfud.

Mahfud menuturkan, setelah RKUHP diundangkan, selanjutnya giliran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diperbarui. Mahfud menyebut dalam diskusi tadi sudah menampung masukan-masukan pengundangan KUHAP baru.

"Nah sesudah itu KUHAP, KUHAP itu menjadi keniscayaan manakala Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru nanti diundangkan. Tadi sudah ada masukan-masukan untuk rencana KUHAP yang baru," ujarnya.

Lihat juga video 'Hakim Agung Sudrajad Tersangka Suap, Jokowi: Reformasi Hukum Kita':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT