Jokowi Minta Reformasi Hukum, Mahfud Panggil Pakar-Akademisi Besok

ADVERTISEMENT

Jokowi Minta Reformasi Hukum, Mahfud Panggil Pakar-Akademisi Besok

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Senin, 03 Okt 2022 14:31 WIB
Pemerintah akan membentuk Tim Independen Gabungan Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan. TGIPF akan dipimpin oleh Mahfud Md.
Mahfud Md (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md memanggil sejumlah pihak terdiri dari para pakar, akademisi, masyarakat sipil, lembaga negara hingga pemerintah ke kantornya besok. Rapat tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi yang memerintahkan adanya reformasi hukum.

Dalam surat undangan Kemenko Polhukam nomor UN-1664 /TU.03.01/9/2022 tanggal 29 September 2022 yang diterima detikcom, Senin (3/10/2022), sejumlah perwakilan dari lembaga akademisi dan masyarakat sipil yang diundang, dari pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman, hingga mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Gede Dewa Palguna. Dalam surat undangan tersebut, tertulis mereka yang diundang akan diajak melakukan focus group discussion (FGD) membahas reformasi hukum peradilan.

Agenda dijadwalkan pada Selasa (4/10) besok di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, pukul 13.00 WIB. Total ada 29 perwakilan akademisi dan masyarakat sipil yang diundang. Sementara dari unsur lembaga negara dan pemerintah 5 orang. Surat ditandatangani Sekretaris Kemenko Polhukam Teguh Pudjo Rumekso.

Salah satu pihak yang diundang, Boyamin, menyatakan akan menghadiri agenda diskusi tersebut. Dia menyampaikan sudah menyiapkan sejumlah materi untuk disampaikan dalam diskusi.

"Satu, rekrutmen hakim agung dan hakim dengan psikotes level tinggi sehingga akan ketahuan sejak dini integritasnya. Dua, penataan ulang kode etik yang bersifat tahapan ideal bahwa hakim dan hakim agung adalah manusia dewa," kata Boyamin saat dimintai konfirmasi, Senin (3/10/2022).

Berikut ini daftar peserta yang diundang:

Unsur Akademisi dan Masyarakat Sipil

1. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A.

2. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

3. Bapak Laode M. Syarif, S.H., LL.M., Ph.D.

4. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

5. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

6. Prof. Dr. Paripurna Poerwoko Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M

7. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.

8. Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H.

9. Bapak Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.

10. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

11. Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

12. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

13. Ibu Bivitri Susanti, S.H., LL.M.

14. Bapak Donal Fariz, S.H., M.H.

15. Ibu Najwa Shihab, S.H., LL.M.

16. Bapak Saor Siagian, S.H., M.H.

17. Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M.

18. Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M.

19. Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H.

20. Bapak Haris Azhar, S.H., M.A.

21. Bapak Danang Widoyoko, Ph.D.

22. Bapak Riefky Assegaf, Ph.D.

23. Bapak Adnan Topan Husodo

24. Bapak Boyamin Saiman, S.H.

25. Bapak Wahyudi Djafar, S.H.

26. Bapak Erasmus Napitupulu, S.H.

27. Dadang Trisasongko, S.H.

28. Chandra Marta Hamzah, S.H.

29. Erry Riyana Hardjapamekas, S.E.


Unsur Lembaga Negara dan Pemerintah

1. Ketua Komisi Yudisial, Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.

2. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

3. Sesmenko Polhukam, Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso

4. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Dr. Sugeng Purnomo, S.H., M.Hum.

5. Para Staf Khusus Menko Polhukam.

Jokowi sebelumnya berbicara mengenai pentingnya reformasi di bidang hukum setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di KPK. Jokowi telah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud Md mengawal proses reformasi hukum.

"Memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Dan itu saya sudah perintahkan kepada Menko Polhukam," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (26/9).

Jokowi mengatakan proses hukum Sudrajad Dimyati saat ini masih berjalan di KPK. Dia meminta semua pihak mengikuti proses hukum hingga selesai.

"Saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK," ujar Jokowi.

(dek/yld)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT