Apresiasi Legislator Senayan ke Polri Usai Putri Candrawathi Ditahan

ADVERTISEMENT

Apresiasi Legislator Senayan ke Polri Usai Putri Candrawathi Ditahan

Tim Detikcom - detikNews
Minggu, 02 Okt 2022 20:10 WIB
Petugas memeriksa dome Gedung Nusantara DPR atau Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). Sekretariat Jenderal DPR menganggarkan sebesar Rp4,5 miliar untuk perbaikan gedung tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta -

Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, resmi ditahan Polri terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J). Penahanan Putri Candrawathi ini diapresiasi sejumlah kalangan, termasuk DPR.

Diketahui, Putri Candrawathi resmi ditahan Mabes Polri. Polri menyatakan kondisi Putri Candrawathi dalam keadaan sehat.

"Terkait kondisi jasmani dan psikologi saudari PC dalam keadaan baik," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers, Jumat (30/9).

Sigit mengatakan Putri ditahan di rutan Mabes Polri. Penahanan dilakukan untuk mempermudah penyerahan tersangka ke Kejaksaan Agung.

Putri Candrawathi merupakan salah satu dari lima tersangka pembunuhan Yosua. Empat tersangka lain itu ialah Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, Bripka Ricky Rizal dan Bharada Eliezer. Keempat tersangka itu telah ditahan lebih dulu.

Berikut ini respons sejumlah legislator atas penahanan Putri Candrawathi.


PPP: Penahanan Putri Candrawathi Kurangi Suara Minor soal Diskriminasi

Polri telah menahan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menilai langkah Polri ini dapat mengurangi anggapan publik soal adanya diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap perempuan yang memiliki anak kecil.

"Penahanan PC sedikitnya mengurangi suara minor publik bahwa ada diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap kaum perempuan yang memiliki anak kecil ketika proses hukum dijalankan," kata Arsul kepada wartawan, Minggu (2/10/2022).


Menurut Arsul, hal ini menjadi tantangan bagi Polri dalam menegakkan hukum harus menjalankan prinsip ekualitas bagi semua pihak. "Ke depan memang Polri memiliki tantangan agar kebijakan dan penggunaan kewenangan yang melekat pada penegak hukum harus dilaksanakan atas dasar prinsip ekualitas atau persamaan di hadapan hukum," ujar Waketum PPP itu.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT