Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mendukung dengan langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk tim untuk mengusut isu santer soal 'konsorsium 303' dan pengusutan private jet saat Brigjen Hendra Kurniawan ke Jambi. Bambang menyatakan tak hanya dirinya, tapi publik pasti mendukung ketegasan Sigit.
"Benar itu (pembentukan tim untuk mengusut 'konsorsium 303'), itu harusnya membentuk tim dulu, melakukan penyeidikan dulu," kata Bambang kepada wartawan, Jumat (30/9/2022).
"Sudah lah, wong itu masyarakat mendukung Kapolri. Yang penting Kapolri tegas. Saya dukung Kapolri kalau Kapolri tegas loh ya. Publik sangat mendukung Kapolri kalau tegas," sambung Bambang.
Bambang pun berharap Polri tak risih dengan asumsi atau spekulasi masyarakat. Menurut Bambang, asumsi dan spekulasi itu tak jadi masalah bila Polri memiliki bukti-bukti yang menjawab.
"Masyarakat ya tugas berasumsi, perannya masyarakat itu berasumsi sebanyak mungkin. Mereka (Polri) yang mencari bukti-bukti, yang terpenting itu bagi polisi itu kan menyajikan bukti-bukti, sudah, (nanti) asumsi-asumsi (akan) hilang sendiri," ucap Bambang.
Baca juga: Akhir Karier Ferdy Sambo Sebagai Polisi |
Bambang melanjutkan, Polri juga perlu menyelidiki fakta-fakta di balik private jet yang ditumpangi Brigjen Hendra Kurniawan. Sehingga asumsi masyarakat bahwa penggunaan private jet itu gratifikasi atau bukan dapat terjawab.
"Soal private jet memang harus diusut siapa sih pengusaha yang diisukan itu? Ada kaitan apa gratifikasi itu? Dalam rangka apa? Apa hubungan Brigjen HK dengan penyedia private jet? Jangan-jangan ada bentuk gratifikasi atau penyalahgunaan kewenangan," ungkap Bambang.
Hasil Penyelidikan Keterlibatan Eks Penasehat Ahli
Lebih lanjut, Bambang menuturkan masyarakat tetap harus bersikap skeptis. Seperti soal sosok Fahmi Alamsyah, mantan penasehat ahli Kapolri yang mundur karena terseret kasus Ferdy Sambo.
"Tetap kita harus skeptis. Fahmi Alamsyah kok melipir-melipir terus hilang? Gimana itu? Harus diproses itu Fahmi Alamsyah karena dia (diisukan) penulis skenario kan," ucap Bambang.
Bambang berpendapat hilang sosok Fahmi Alamsyah, yang berstatus penasehat ahli saat awal kasus penembakan Brigadir Yosua, dapat menimbulkan asumsi negatif.
"Kalau tidak diproses ini malah Kapolri seolah-olah menutup-nutupi, membentengi (Fahmi Alamsyah)," ujar Bambang.
Presiden Dukung-Contohkan Sikap Tegas pada Kapolri
Bambang mendorong Jenderal Sigit konsisten akan ketegasannya. Karena menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendukung dan memberi contoh bagaimana bersikap tegas.
"Presiden sudah dukung, Presiden memberi contoh skep (surat keputusan) pemberhentian Sambo (yang) sudah ditandatangani, sudah keluar kan di Sekmilpres," tutur Bambang.
"Artinya presiden memberi contoh, itu kan, tanpa menunggu 30 hari. Itu bentuk ketegasan dan kecepatan seperti yang dilakukan Presiden," imbuh Bambang.
Oleh karena itu, Bambang juga mendukung Jenderal Sigit dengan tegas mengusut laporan PPATK soal aliran dana judi online yang dinyatakan mengalir ke berbagai pihak termasuk anggota Polri.
"Jaringannya (uang judi online-nya) sampai ke mana? Kalau di PPATK itu konon mengalir ke petinggi Polri, itu harus dikejar, dibuka, disampaikan apakah itu benar uang dari judi atau mafia yang lain. Kita (masyarakat) kan nggak tahu," kata Bambang.
"Presiden sudah kasih contoh, masyarakat sudah mendukung, lalu Kapolri perlu apa lagi?" pungkas Bambang.
(aud/fjp)