ADVERTISEMENT

Jimly: Kalau Bukan Surat dari MK, Tak Bisa Gantikan Hakim Aswanto

Anggi Muliawati - detikNews
Sabtu, 01 Okt 2022 19:43 WIB
Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie (Anggi Muliawati/detikcom)
Foto: Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie (Anggi Muliawati/detikcom)
Jakarta -

Sejumlah mantan pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pertemuan dengan Sekjen MK Guntur Hamzah. Dalam pertemuan itu, mereka membahas terkait pemecatan hakim MK, Profesor Aswanto.

Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan dalam pertemuan itu, Guntur menjelaskan kronologi dirinya diminta untuk menggantikan posisi Aswanto. Jimly mengatakan Guntur tidak mengetahui posisi siapa yang telah digantikannya.

"Jadi saudara, diskusinya sangat menarik tapi sebelum itu kita mendengar fakta klarifikasinya itu bagaimana, maka kita dibagikan surat menyurat dari MK, kemudian Pak Guntur sebagai Sekjen menjelaskan kronologinya," kata Jimly di gedung MK, Sabtu (1/10/2022).

"Ternyata dia (Guntur) juga mendadak, dia juga tidak tahu. Tiba-tiba dipanggil untuk 'fit and proper test' tanpa tahu siapa yang mau diganti," sambungnya.

Kemudian, Guntur pun dikukuhkan dalam rapat paripurna DPR untuk menggantikan posisi Aswanto. Karena merasa belum mengetahui siapa yang telah digantikannya, Guntur pun menghubungi para hakim lain.

"Sampai hari itu (pengukuhan) dia belum tahu mengganti siapa, sehingga dia pun menghubungi tiga orang hakim yang dari DPR satu per satu ditanya, dilaporin sama dia. Belum jelas, siapa ini. Nah sampai wartawan yang memberi tahu bahwa 'oh ini Pak Aswanto', nah pada kaget semua," katanya.

Jimly mengatakan Guntur terkejut saat mengetahui menggantikan posisi Aswanto. Sebab, lanjutnya, masa jabatan Aswanto yang masih panjang.

"Karena dari segi urutan masa jabatan, yang duluan harus berganti bukan Pak Aswanto kan, Wahinudin Adam. Nah sedangkan Pak Aswanto itu baru bulan Maret 2024. Tahun 2023 saja masih kecepatan karena menurut UU itu 6 bulan, 3 bulan. Jadi itu kecepatan, apalagi ini 2024," katanya.

"Dan menurut ketentuan UU Pasal 23 ayat 4, pemberhentian hakim itu suratnya bukan dari lembaga yang bersangkutan, tapi dari MK. Jadi kalau tidak ada surat dari MK, nggak bisa diberhentikan," sambungnya.

Sebelumnya, Sekjen MK Guntur Hamzah disahkan menjadi hakim MK atas usul DPR. Guntur menggantikan Aswanto yang masa jabatannya tidak diperpanjang.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT