Konflik Lahan Vihara di Jakbar, Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Jadi Penengah

ADVERTISEMENT

Konflik Lahan Vihara di Jakbar, Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Jadi Penengah

Arief Ikhsanudin - detikNews
Sabtu, 01 Okt 2022 09:08 WIB
Aksi di depan Vihara Tien En Tang, Jakarta Barat
Foto: Aksi di depan Vihara Tien En Tang, Jakarta Barat (Brigitta Belia/detikcom)
Jakarta -

Sengketa lahan Vihara Tien En Tang, Jakarta Barat berujung pada laporan polisi dugaan pengerusakan. DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menjadi penengah.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak meminta agar Pemprov aktif di kasus tersebut. Dia melihat saat ini pemerintah cenderung telat menangani konflik.

"Ini sudah diketahui juga oleh pemerintah setempat, kelurahan, kecamatan. Selama ini terlalu tidak begitu hadir sebagai penengah terhadap mereka," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak, saat dihubungi, Jumat (30/9/2022).

Menurut politikus PDIP itu, seharusnya pemerintah atau negara hadir untuk melindungi. Sehingga, tidak terjadi kekerasan atau perusakan terhadap tempat ibadah.

"Konflik sampai dengan kekerasan, negara nggak cepat hadir. Ketika ada potensi itu, seharusnya cepat penanganannya oleh keamanan, pemerintah setempat," kata Johnny.

Menurutnya, jangan sampai kondisi semakin parah dan konflik semakin besar. Maka, peran penting dari pemerintah di tingkat wilayah untuk meredam konflik jangan sampai berkembang.

"Jangan sampai, eskalasi semacam kerusakan, kekerasan dan sebagainya. Di sini saya pikir, aparat setempat, kelurahan, camat harus cepat memberitahukan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra meminta agar pihak terlibat sengketa bisa duduk bareng dan selesaikan masalah.

"Saya nggak berani berkomentar jauh, karena ini masalah internal, dan berhubungan dengan agama. Sebaiknya, kedua pihak didudukkan bersama untuk menyelesaikan masalah bersama secara baik-baik, didampingi pihak berwajib yang berkompeten dalam hal ini," ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, saat dihubungi terpisah.

Rani hanya berharap konflik ini bisa segera selesai. Yang terpenting adalah umat Budha di lokasi tidak terganggu saat menjalankan ibadah.

"Semoga permasalahan ini segera mendapatkan jalan keluar dan terbaik bagi semua. Sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan keagamaan bagi jemaahnya," ucapnya.

Beda dengan PDIP, Anggota DPRD DKI dari PKS, Abdul Aziz, tidak mau menyalahkan pemerintah atas kejadian tersebut.

"Ini banyak faktor, karena bukan kejadian pertama, bukan hanya vihara saja, masjid kan banyak yang sudah dipakai puluhan tahun pun diklaim oleh ahli warisnya," kata Aziz, saat dihubungi, Jumat (30/9/2022).

"Ini kan bukan hal sederhana. Saya pun tidak ingin menyalakan Pemda, juga karena ini harus diniati dari pengurus tempat ibadah untuk mengurus legalitas termasuk administrasi dari tempat ibadah itu," katanya.

Azis tidak tahu pasti apakah viraha tersebut telah melengkapi administrasi izin tempat ibadah atau tidak. Namun, masalah izin tersebut penting agar tidak ada klaim kepemilikan dari pihak lain.

"Harusnya ada inisiatif dari pengurus masjid, atau pengurus ibadah untuk mengurus surat-suratnya atau surat wakafnya, atau surat bahwa itu tempat ibadah dan sebagainya. Kalau ini nggak diurus ya rawan sekali diklaim oleh ahli waris dan sebagainya gitu," ucapnya.

Simak juga 'Jokowi: Sengketa Lahan Bahaya Banget, Orang Bisa Bunuh-bunuhan':

[Gambas:Video 20detik]



(aik/mae)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT