Modus Penyaluran Calon PMI Ilegal di Bekasi: Dijanjikan Gaji Tinggi

ADVERTISEMENT

Modus Penyaluran Calon PMI Ilegal di Bekasi: Dijanjikan Gaji Tinggi

Wildan Noviansyah - detikNews
Jumat, 30 Sep 2022 13:56 WIB
Kepala BP2MI Benny Rhamdani
Kepala BP2MI Benny Rhamdani (Foto: dok. BP2MI)
Bekasi -

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan penggerebekan penampungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Jalan Raya Kranggan, Jatisampurna, Kota Bekasi. Begini modus yang dilakukan penyalur.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani, mengatakan diduga penyalur para migran ilegal yaitu perusahaan berinisial PT AAM. Modus yang dilakukan yakni blusukan ke perkampungan menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang besar.

"Mereka ngaku didatangi oleh calo dijanjikan untuk mendapat pekerjaan mendapat gaji yang lumayan. Dua hal yang menonjol pertama ekonomi, kedua mereka menjadi kelompok yang mengalami keterputusan informasi," kata Benny saat dihubungi detikcom, Jumat (30/9/2022).

Mereka juga dijanjikan untuk dimudahkan dalam proses administrasi. Mulai dari pengurusan paspor hingga visa. Diketahui para migran ilegal tersebut akan diberangkatkan ke Arab Saudi.

"Mereka itu justru ditawari, modusnya datang calo sebagai kaki tangan bandar ke kampung-kampung, dijanjikan proses administrasi lancar. Medical Checkup, visa, paspor, semua diurusin," ujarnya.

Selain itu, tidak ada biaya pungutan awal dalam proses perekrutan. Justru, sebelum para calon TKI berangkat, keluarga mereka diberikan uang sebesar Rp 10 juta yang digunakan sebagai hutang dan pengikat. Bayaran tersebut diberikan oleh bandar yang diduga berasal dari dalam dan luar negeri.

"Bahkan dalam hal ini dibiayai bandar, karena ini bisnis bandar sindikat disini dan sindikat di negara penempatan. Keluarganya bahkan diberikan biaya sebesar Rp 5 juta sampai Rp 10 juta sebelum yang bersangkutan berangkat, biar ada keterkaitan dan hutang," jelasnya.

Selain itu, Benny mengatakan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengungkap sindikat tersebut.

"Proses hukum diserahkan ke polisi. Kapolda concern dan serius terkait tindak pidana perdagangan orang. Proses hukum jadi diserahkan ke polisi," tutur Benny.

Lebih lanjut, Benny menegaskan negara tidak boleh kalah dalam melawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Jangan sampai TPPO yang didominasi terjadi pada emak-emak dan perempuan terus terjadi.

"Perang melawan sindikat Penempatan Ilegal sudah menjadi Komitmen BP2MI. Tidak boleh ada satu manusia pun memperjualbelikan manusia yang lain itu adalah bentuk kejahatan kemanusiaan. Negara tidak boleh kalah. Negara harus hadir dan hukum harus bekerja,"

"Jangan pernah biarkan para sindikat berpesta pora dari bisnis kotor TPPO yang memperjualbelikan anak-anak bangsa. Apalagi yang menjadi korban TPPO selama ini 90% adalah Ibu-Ibu atau kaum perempuan," tuturnya.

Benny mengatakan pihaknya juga mengusulkan perusahan penyaluran TKI ilegal itu untuk ditutup. Usulan itu akan disampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan.

"Nanti kalau jelas putusan itu, kita usulkan pencabutan izin, yang cabut Naker (Kementerian Ketenagakerjaan)," kata Benny.

Benny mengatakan PT AAM merupakan perusahaan resmi. Namun, penyaluran PMI yang dilakukan ilegal. Sebab, kata Benny, sejak tahun 2015 tidak ada lagi penyaluran pekerja rumah tangga dengan alasan moratorium.

"Ketika ditelurusi perusahaannya resmi, tapi yang tadi malam sudah dipastikan itu akan diberangkatkannya tidak resmi. Kenapa kita tahu? Kan sejak 2015 Indonesia sudah tidak mengirim lagi karena moratorium, untuk pekerja rumah tangga," jelasnya.

Lihat juga video 'Polisi Gagalkan Keberangkatan Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia':

[Gambas:Video 20detik]



(isa/isa)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT