ADVERTISEMENT

WNI Diminta Bayar untuk Kerja di Perkebunan Inggris, Kemlu Bentuk Satgasus

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Selasa, 27 Sep 2022 14:43 WIB
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Judha Nugraha.
Foto: Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Judha Nugraha. (Dok: Kemlu RI)
Jakarta -

Warga negara Indonesia (WNI) terungkap diminta membayar puluhan juta rupiah untuk bisa bekerja di Inggris. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pun turun tangan.

"Pemerintah RI melalui kementerian/lembaga terkait dan KBRI London telah menangani kasus pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai seasonal workers di beberapa perkebunan di Inggris. Berbagai langkah terkoordinasi antara Kemlu, Kemnaker, BP2MI dan KBRI London telah dilakukan untuk mendalami dan menindaklanjuti kasus ini untuk memastikan pelindungan atas hak-hak PMI yang bekerja di beberapa perusahaan perkebunan di Inggris," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Judha Nugraha kepada detikcom, Selasa (27/9/2022).

Judha mengungkapkan, KBRI London telah meninjau langsung dan berdialog dengan para pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di perkebunan. KBRI, lanjutnya, juga telah berdiskusi dengan pemilik perkebunan.

"Meninjau langsung dan berdialog dengan para PMI di perkebunan, berdiskusi dengan pemilik serta manajemen perkebunan," ungkapnya.

Dia melanjutkan, KBRI London juga telah membentuk Satgas Khusus serta mengawal kepulangan WNI yang masa kontraknya telah berakhir. Selain itu, juga meminta AG Recruitments untuk memfasilitasi PMI dan menjamin diberikannya pekerjaan alternatif selama menunggu masa kepulangan.

"Bentuk satgas khusus KBRI serta mengawal pemulangan para PMI pada saat berakhirnya masa kontrak agar tidak terjadi penyalahgunaan aturan. Memastikan ketersediaan Hotline Kekonsuleran seluas-luasnya apabila terdapat inquiry atau distress call yang masuk dari PMI. Melakukan pendataan dan menampung aspirasi PMI secara langsung. Meminta AG Recruitments untuk tetap memfasilitasi PMI dan menjamin mereka mendapatkan alternatif pekerjaan dalam koridor kontrak selama menunggu masa kepulangan," papar Judha.

KBRI London, kata Judha, juga melakukan koordinasi dengan otoritas Inggris terkait pemenuhan hak-hak PMI sesuai ketentuan yang berlaku di Inggris.

"Sebagai catatan, Inggris saat ini adalah salah satu negara tujuan penempatan PMI sejak 31 Maret 2022. Tercatat 1.308 PMI bekerja di sektor perkebunan Inggris," ungkapnya.

WNI Diminta Bayar untuk Bekerja

Dilansir dari The Guardian, Selasa (27/9/2022), WNI yang bekerja memetik buah di perkebunan di Inggris telah diminta membayar puluhan juta rupiah oleh calo tenaga kerja ilegal di Bali untuk bekerja selama satu musim di Inggris. Sebagai informasi, pembayaran deposit untuk bekerja merupakan hal yang ilegal di Indonesia maupun Inggris.

Tenaga kerja Indonesia yang sudah berada di Inggris dipasok oleh AG Recruitment, salah satu dari empat agen Inggris yang memiliki izin untuk merekrut dengan menggunakan visa pekerja musiman. AG membantah melakukan kesalahan dan mengatakan tidak tahu apa-apa tentang broker Indonesia yang mengenakan biaya atau setoran.

AG tidak memiliki pengalaman sebelumnya di Indonesia dan mencari bantuan dari Al Zubara Manpower yang berbasis di Jakarta, yang pada gilirannya pergi ke broker di pulau lain yang membebankan biaya selangit kepada orang yang mereka perkenalkan, menurut salah satu agen Al Zubara.

Sejauh ini, lebih dari 1.200 orang Indonesia telah ditempatkan di pertanian Inggris tahun ini oleh AG yang bekerja bersama Al Zubara. Dari jumlah tersebut, 207 berasal dari Bali, di mana Al Zubara tidak memiliki kantor dan bergantung pada broker untuk memasok kandidat. 102 lainnya berasal dari Lombok.

Managing Director Rekrutmen AG, Douglas Amesz, mengatakan perusahaannya hanya meminta Al Zubara perihal periklanan dan untuk membuat surat permintaan, yang memberikan izin resmi untuk merekrut pekerja.

"Pembuatan segala bentuk pembayaran, yang disebut sebagai deposit atau lainnya, kepada Al Zubara (AZ), atau pihak mana pun, dalam bentuk biaya pencarian kerja adalah ilegal baik di Inggris maupun di Indonesia dan tidak dimaafkan oleh AG dengan cara apapun. Kontrak kami dengan AZ secara khusus menjelaskan bahwa praktik semacam itu tidak akan ditoleransi, dan bahwa AZ harus mematuhi hukum setempat dan Inggris. Kami juga menjelaskan kepada setiap pekerja secara langsung, ketika saya melakukan rekrutmen di Indonesia, bahwa mereka tidak boleh membayar untuk pekerjaan di Inggris dan melaporkan pendekatan semacam itu," tutur Amesz.

Lihat juga video 'Poundsterling Terjun Bebas ke Level Terlemah Dalam 37 Tahun Terakhir':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT