Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengungkap sebagian besar pengamanan dalam (Pamdal) DPR merupakan pengangguran titipan anggota DPR. Hal tersebut kemudian dikritik oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).
"Pengakuan Sekjen DPR soal anggota Pamdal titipan anggota DPR sungguh menelanjangi carut marutnya tata kelola sumber daya manusia di lembaga pendukung DPR saat ini. Jangan-jangan begini nih pola rekrutmen karyawan Kesekjenan di DPR. Dan jangan-jangan bukan hanya Pamdal saja, tetapi posisi lain yang rekrutmennya melalui kesekjenan, jangan-jangan pakai pola yang sama dengan rekrutmen Pamdal, asal nganggur dan titipan anggota, maka sudah pasti diterima," kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Rabu (28/9/2022).
Lucius tak heran jika para Pamdal DPR bekerja asal-asalan hingga arogan karena berpikir memiliki bekingan usai menjadi pegawai titipan anggota dewan. Ia pun menyalahkan anggota DPR yang dianggap merusak lembaga karena budaya titip menitip orang tersebut.
"Saya kira tabiat anggota menitipkan orang ini lebih pas sebagai makelar tenaga kerja, nggak usah jadi anggota DPR. Kasihan DPR ditopang dengan Pamdal dan mungkin juga pekerja DPR yang lain yang juga titipan anggota. Lembaga parlemen harus mengeluarkan energi menggaji orang-orang untuk pekerjaan yang merugikan lembaga saja," ucapnya.
Lucius menyebut Kesekjenan DPR merupakan pihak kedua yang bertanggungjawab untuk Pamdal yang tidak becus melayani tamu. Menurutnya, Kesekjenan DPR sebagai penanggungjawab rekrutmen Pamdal harus bertanggungjawab atas pola rekrutmen yang tidak profesional.
"Kesekjenan DPR yang seharusnya menjadi supporting system DPR akhirnya keropos karena sebagai lembaga pendukung, keahlian mestinya jadi penentu. Kalau diisi oleh mereka yang hanya asal terima karena titipan, ya mungkin jadinya seperti saat ini yakni kinerja DPR yang amburadul," ujarnya.
Lebih jauh, Lucius menilai harusnya Sekjen DPR Indra Iskandar malu dan merasa bersalah atas temuan tersebut. Ia menyarankan agar Indra mundur dari Sekjen DPR.
"Saya kira jawaban sekjen merubah pola rekrutmen setelah ribut kasus Pamdal dua hari terakhir ini tak bisa disebut sebagai pertanggungjawaban yang profesional," katanya.
"Untuk kesalahan rekrutmen yang telah ia lakukan dan hasilnya adalah Pamdal yang tidak profesional, sekjen seharusnya punya rasa malu dan rasa bersalah. Kalau punya bukan janji mau merubah pola rekrutmen yang ia sampaikan tetapi mundur dari jabatan sekjen," imbuhnya.
Selengkapnya di halaman berikut
Simak Video 'MKD Panggil Sekjen DPR, Buntut Larangan Masuk Gerbang Depan':
