.webp)
PLN membatalkan program konversi kompor berbahan bakar LPG 3 Kg ke kompor listrik. Program kompor listrik ini dibatalkan setelah menuai kritik, termasuk dari Anggota Komisi VII DPR RI Mulan Jameela.
Sebagai informasi, rencana konversi kompor gas ke listrik itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana. Menurutnya, penyaluran kompor induksi akan dilakukan untuk keluarga penerima paket kompor listrik yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Rencana itu akan diberikan bertahap pada tahun ini.
Paket kompor induksi itu terdiri dari satu kompor, satu alat masak, dan satu Miniature Circuit Breaker (MCB) atau jalur daya khusus untuk kompor induksi secara gratis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rencananya tahun ini 300 ribu (penerima). Jadi satu rumah itu dikasih satu paket, kompornya sendiri, alat masaknya sendiri, dayanya dinaikin," ujar Rida saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (20/9/2022).
Rencana itu kemudian menuai kritik. Salah satunya dari Mulan Jameela yang disampaikan saat rapat Komisi VII DPR RI dengan Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian, Rabu (21/9/2022).
Saat itu, Mulan menceritakan pengalamannya menggunakan kompor listrik. Menurutnya, kompor listrik tak cocok digunakan untuk memasak masakan Indonesia.
"Ini saya jujur ya, kapasitas saya sebagai anggota dewan dan sebagai emak-emak. Kami di rumah aja punya kompor listrik tetap tak bisa lepas dari yang gas, karena masakan Indonesia ya beda bukan masakan orang bule yang pancinya ya seukuran gitu aja," kata Mulan dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Ditjen ILMATE Kemenperin, Rabu (21/9/2022)
Dia meminta program konversi kompor listrik tak perlu dilakukan buru-buru. Dia mengatakan jangan sampai program yang niatnya baik malah menimbulkan masalah baru.
Mulan menyoroti soal listrik yang akan digunakan. Dia khawatir penggunaan kompor listrik membuat tagihan listrik masyarakat membludak.
"Masyarakat yang kekurangan daya listriknya kan 450 VA, ini kebutuhannya 1.200-1.800 watt, gede sekali," kata Mulan.
Dia mengatakan program kompor listrik sulit dilaksanakan karena masih banyak daerah yang listriknya belum tersambung. Ada juga daerah yang listriknya byarpet.
Dia juga bercerita tentang aliran listrik yang tak stabil di rumahnya di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, sehingga tak kuat saat mencoba menggunakan kompor listrik. Akhirnya, kata Mulan, kompor induksinya itu rusak.
"Jadi saya juga ada pengalaman ini saya punya rumah di Cisarua. Saya punya kompor listrik di sana, karena listrik nggak stabil kayak di kota itu kompornya rusak. Padahal, nggak diapa-apain cuma karena listrik nggak stabil," cerita Mulan.
Dia juga menilai masalah lain adalah mahalnya harga kompor induksi. Meskipun pemerintah mau memberikan seperangkat kompor secara cuma-cuma, Mulan tetap khawatir masyarakat akan kesulitan membeli wajan dan panci yang mahal harganya.
"Tadi disampaikan kompor induksi ini harganya aja Rp 1,5 juta. Oke gratis. Apakah sudah termasuk wajan dan panci? Apa tersedia dalam berbagai ukuran? Belum lagi masalahnya kan wajan dan pancinya mahal-mahal," ucap Mulan Jameela.
Mulan menyarankan konversi kompor listrik jangan diarahkan ke masyarakat kurang mampu seperti yang direncanakan pemerintah. Baiknya, kompor listrik diarahkan ke masyarakat yang mampu.
"Misalnya nih kompor induksi ini diwajibkan untuk masyarakat yang memang mampu, ya mungkin bisa. Mereka sudah memang membutuhkan. Jadi bukan mereka masyarakat yang kekurangan, karena mereka secara daya listrik juga tak mampu," kata Mulan.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan juga 'Konversi Elpiji 3 Kg ke Kompor Listrik Tak Dilakukan Tahun Ini':
Program Kompor Listrik Dibatalkan
Terbaru, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. Langkah ini dilakukan demi menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
"PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal," ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dalam keterangan tertulis, Selasa (27/9).
PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik. Penetapan tarif listrik ini telah diputuskan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Tidak ada kenaikan tarif listrik. Ini untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi," ucap Darmawan.
Mulan Jameela Bersyukur
Mulan Jameela pun bersyukur program itu dibatalkan. Dia berharap keputusan tersebut dapat meredakan gejolak di masyarakat. Menurutnya, warga kurang mampu malah khawatir program kompor listrik menambah mahal pembayaran rekening listrik.
"Hal ini sudah sesuai dengan kesimpulan pada Rapat Komisi VII DPR RI dengan Dirut PLN beberapa waktu lalu," ujar Mulan Jameela kepada wartawan, Selasa (27/9/2022).
"Insyaallah semoga hal ini bisa meredakan gejolak kekhawatiran masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Karena program ini juga berkenaan dengan mereka, masyarakat yang kurang mampu, penerima subsidi energi," sambungnya.
Dia juga meminta pemerintah membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi ekonomi warga. Dia mengatakan kebijakan pemerintah jangan sampai menjadi beban bagi warga.
"Saya juga berharap dalam situasi pemulihan ekonomi yang tidak mudah ini, pemerintah bisa memberikan kebijakan yang melindungi dan meringankan beban masyarakat secara umum," ujar Mulan.
"Sudah pasti saya sebagai salah satu dari anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang sekarang sedang diberikan amanah di Komisi VII sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas pernyataan pemerintah yang diwakili oleh Bapak Dirut PLN Bapak Darmo," sambungnya.
Selain itu, Pimpinan Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai pembatalan program tersebut bukti keberpihakan Jokowi ke rakyat.
"Kami sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas pembatalan terhadap rencana PLN untuk melakukan konversi gas ke kompor listrik. Ini bukti nyata keperpihakan Presiden Jokowi terhadap masyarakat kecil, beliau sangat peka atas suara dari rakyatnya" kata Bambang dalam keterangannya, Rabu (28/9).
