KPR Saya Macet dan Rumah Dilelang Sepihak, Saya Harus Bagaimana?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

KPR Saya Macet dan Rumah Dilelang Sepihak, Saya Harus Bagaimana?

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 28 Sep 2022 09:31 WIB
KPR
Ilustrasi (Luthfy Syahban/detikcom)
Jakarta -

Mimpi punya rumah bisa difasilitasi KPR oleh bank. Namun bagaimana bila ekonomi keluarga merosot di belakang hari sehingga rumah dilelang bank? Apa yang harus dilakukan?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:

Kakak ipar saya mempunyai permasalahan dengan salah satu bank pemerintah mengenai status KPR dan status dirinya sebagai debitur (nasabah).

Kronologi peristiwanya :
1. Pada tahun 2015 beliau mengambil rumah di salah satu perumahan dengan menggunakan program KPR selama 15 tahun. Saat itu kondisi rumah dalam keadaan indent.
2. Selama tahun 2016 (tahun ke-1) beliau lancar membayar cicilan per bulan KPR tersebut.
3. Karena kurang paham/awam pada tahun 2017 (tahun ke-2) bunga KPR tersebut naik cukup tinggi (hampir 2x lipat) dan beliau tidak sanggup melanjutkan cicilannya (setelah diingatkan berkali-kali pihak bank melalui telepon dan media lain).
4. Pada tahun 2017 itu juga beliau menghadap ke bank (cabang yang melakukan akad jual beli) dengan mengembalikan semua berkas ke pihak bank (tidak meneruskan KPR) tetapi beliau tidak mendapat dokumen tanda terima apapun dan sejak saat itu beliau tidak pernah dihubungi oleh pihak bank (tidak ada informasi apapun melalui surat, telp (tidak ganti nomor) atau kunjungan).Kondisi rumah belum serah terima kunci.
5. September tahun 2022 beliau akan melakukan pembelian melalui jasa bank lain, ternyata beliau kena BI Checking karena kasus lama ini dan melakukan check melalui call center ternyata data yang ada beliau masih dianggap utang dengan jumlah yang besar (pokok + bunga + denda,2x lipat dari harga awal). Dengan itikad baik beliau menghadap ke cabang bank tersebut untuk menyelesaikan masalah tetapi tidak ada solusi, hanya informasi rumah tersebut sudah dilelang (tunggu terjual).
6. Beliau sekarang sudah kirim e-mail ke kantor pusat bank tersebut dan menunggu jawaban.

Pertanyaan :
1. Bagaimana status hukum debitur/kakak ipar saya saat ini?
2. Pihak bank tidak melakukan prosedur yang benar (tidak ada informasi apapun seperti SP1,SP2 dan informasi lelang selama 5 tahun) apa yang harus kami lakukan?Apa perlu lapor ke OJK ?
3. Bagaimana cara membersihkan nama dari BI checking dengan kasus seperti ini ?

Terima kasih,
Richard

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya. Berikut jawaban singkat kami:

Dalam hukum perdata dikenal asas pacta sun servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata diatur sebagai berikut:

"Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau. karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang"

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata dapat dipahami bahwa suatu perjanjian dapat berakhir disebabkan karena:
1. Pembayaran; (KUHPerd. 1382 dst.)
2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; (Pasal 1404 KUHPerdata dst.)
3. Pembaharuan utang; (Pasal 1413 KUHPerdata dst.)
4. Perjumpaan utang atau kompensasi; (Pasal 1425 KUHPerdata dst.)
5. Pencampuran utang; (Pasal 1436 KUHPerdata dst.)
6. Pembebasan utang; (Pasal 1438 KUHPerdata dst.)
7. Musnahnya barang yang terutang; (Pasal 1444 KUHPerdata)
8. Kebatalan atau pembatalan; (Pasal 1446 KUHPerdata dst)
9. Berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku III KUHperdata; (Pasal 1265 KUHPerdata dst.)
10. Kedaluwarsa (Pasal 1265, 1268 dst., 1338, 1646, 1963, 1967 KUHPerdata)

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perjanjian antara kakak ipar Saudara dengan pihak bank berlaku layaknya sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut harus tetap dianggap masih berlaku baik bagi kakak ipar Saudara dan juga pihak bank sepanjang belum ada hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata.

Dari kronologi yang Saudara sampaikan, maka jika maksud dan tujuan kakak ipar Saudara mengembalikan dokumen-dokumen ke pihak Bank adalah dalam rangka pengakhiran perjanjian, maka hal itu harus dinyatakan secara tegas sehingga ada kejelasan mengenai status pinjaman kakak ipar Saudara. Namun jika tidak ada kejelasan, maka secara hukum status kakak ipar Saudara masih terikat dalam perjanjian.

Selanjutnya ada baiknya Saudara memeriksa apakah rumah yang dijadikan jaminan tersebut sudah pernah dilelang atau belum serta apakah sudah terjual atau belum mengingat rentang waktu yang sudah relatif lama sejak kakak ipar Saudara berhenti melakukan pembayaran cicilan sampai dengan sekarang.

Selain itu kakak ipar Saudara juga bisa meminta kembali dokumen-dokumen yang pernah diserahkan, atau meminta salinan perjanjian untuk mempelajari kembali isi perjanjian KPR antara kakak ipar Saudara dengan pihak bank.

Terkait pertanyaan Saudara mengenai cara membersihkan blacklist dari BI Checking, dapat kami informasikan bahwa dikutip dari laman konsumen.ojk.go.id, layanan BI Checking atau SID sudah beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 64/POJK.03/2020, dapat disimpulkan bahwa pihak bank berkewajiban menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK setiap bulannya, yang mencangkup informasi mengenai:

a. Debitur;
b. Fasilitas Penyediaan Dana;
c. agunan;
d. penjamin;
e. pengurus dan pemilik; dan
f. keuangan Debitur.

Sederhananya, sepanjang pihak bank masih melaporkan adanya tunggakan atas pinjaman kakak ipar Saudara, maka status tunggakan tersebut akan tetap melekat pada Informasi debitur yang dikelola OJK sebagaimana tercantum dalam SLIK.

Pengkinian data mengenai status tunggakan tersebut baru akan "diputihkan" jika pihak bank menyampaikan laporan kepada OJK yang pada pokoknya menyatakan bahwa kakak ipar Saudara sudah tidak memiliki tunggakan utang lagi.

Demikian jawaban dari kami

Salam

Tim Pengasuh detik's Advocate

detik's advocate

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, hukum internasional, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Simak juga 'Tertipu Brosur Rumah, Bisakah Pengembang Kita Pidanakan?':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/asp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT