Anggota DRPD DKI Jakarta Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo mengkritik pembangunan penyaringan sampah di Sungai Ciliwung. Dwi Rio menilai penyaringan sampah itu tak bisa mengatasi banjir di Jakarta.
"Hanya dengan membangun penyaringan sampah di sungai dan berharap bisa mengatasi banjir Jakarta tentu jauh api dari panggang. Apalagi dengan pembiayaan yang menyedot anggaran relatif besar Rp 197,21 miliar. Apakah ini bukan pemborosan anggaran?" kata Dwi Rio kepada wartawan, Selasa (27/9/2022).
Dwi Rio menilai komitmen penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta lemah. Dia menyinggung janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal normalisasi Kali Ciliwung.
"Komitmen penanganan banjir DKI sangat lemah, sangat rendah bahkan nyaris tanpa iktikad untuk merealisasikannya. Janji normalisasi yang tertuang dalam RPJMD hingga akhir masa jabatan Gubernur Anies Baswedan 0 Km terlaksana," tutur dia.
Anggaran penanggulangan banjir di Jakarta, menurut Dwi Rio, terus dikurangi tiap tahunnya. Dia juga menyinggung soal pembatalan anggaran untuk pembebasan lahan untuk normalisasi sungai.
"Sejak tahun 2018 anggaran penanggulangan banjir terus dicukur setiap tahunnya. Jumlah total anggaran penanggulangan banjir tahun 2018 mencapai Rp 3,5 triliun, hingga akhir tahun 2021 anggarannya menyusut hingga Rp 2,1 triliun," ujarnya.
"Tahun 2019 Gubernur batalkan pembebasan tanah untuk normalisasi sebesar Rp 160 miliar, sehingga proyek ini berhenti dan belum dapat dilanjutkan kembali. Hingga Maret 2022 Pemprov DKI gagal capai target serapan anggaran banjir yang diperoleh dari Dana PEN," imbuhnya.
Dwi Rio juga menyoroti hukuman pengerukan Kali Mampang, Jakarta Selatan, atas gugatan warga. Menurutnya, banjir di sekitar Kali Mampang terjadi meski tak musim hujan.
"Pemprov DKI dijatuhi hukuman berupa Pengerukan Kali Mampang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atas gugatan dari warga Mampang yang selalu terendam banjir meskipun bukan di musim penghujan," katanya.
Mengenai pembangunan pengolahan sampah terpadu, Dwi Rio juga memberikan catatan. Dia menyebut proyek pengolahan sampah itu terhenti karena kendala pembiayaan.
"Proyek pembangunan pengolahan sampah terpadu (ITF) hanya sampai pada tahap peletakan batu pertama sebelum akhirnya mandek ditinggal oleh investor akibat terkendala pembiayaan," ujarnya.
Simak selengkapnya pada halaman berikut.
Saksikan juga 'Saat Anies Bicara Keadilan-Sentil Kebijakan Era Ahok soal Motor':
