Formappi: Gerbang Depan DPR Harus untuk Rakyat, Anggota Dewan dari Belakang

ADVERTISEMENT

Formappi: Gerbang Depan DPR Harus untuk Rakyat, Anggota Dewan dari Belakang

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 28 Sep 2022 05:30 WIB
Lucius Carus
Lucius Karus (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta larangan masuk bagi masyarakat umum melalui gerbang depan Gedung DPR/MPR dihapus. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendukung ide itu.

"Saya sepenuhnya mendukung desakan IPW agar gerbang bagian depan DPR itu dibuka untuk semua orang. Kalau perlu gerbang depan itu untuk rakyat umum, dan DPR serta semua staf yang bekerja sebagai pendukung mulai dari Sekjen itu disuruh lewat pintu belakang saja," kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Selasa (27/9/2022).

Lucius menilai larangan masuk bagi masyarakat umum melalui gerbang depan Gedung DPR di Jalan Gatot Subroto tidak masuk akal. Dia menilai kebijakan itu tidak adil.

"Itu kebijakan tidak masuk akal, tidak adil, dan cenderung membeda-bedakan orang. Kebijakan itu seolah-olah mendukung DPR yang semakin lupa diri sebagai wakil rakyat," kata Lucius.

Lucius menilai anggota DPR sebagai wakil rakyat harusnya masuk lewat pintu belakang, sementara rakyat lewat pintu depan. Dia mengatakan masyarakat lebih mudah masuk ke Gedung DPR/MPR lewat gerbang depan.

"Sebagai wakil rakyat mereka pasnya sih lewat pintu belakang saja. Biarkan gerbang depan untuk rakyat yang jelas-jelas merupakan pemilik mandat yang diemban anggota DPR itu. Membatasi rakyat masuk dari gerbang depan itu seperti melupakan siapa pemilik mandat yang diemban para wakil rakyat itu," jelasnya.

"Yang wajar itu ya, gerbang depan untuk pemilik mandat, sedangkan buat mereka yang dititipkan mandat untuk menjadi wakil selama 5 tahun pasnya lewat belakang saja," tutur dia.

Lucius juga menilai akses masyarakat untuk masuk ke Gedung DPR/MPR selama ini cukup sulit. Dia heran karena anggota DPR seolah-olah harus diberi perlindungan ekstra.

"Selama ini akses masuk DPR memang dibikin jadi ribet sekali. Seolah-olah DPR itu sebegitu rentan sehingga perlu perlindungan ekstra dengan membatasi keleluasaan rakyat untuk masuk Kompleks Parlemen," tutur dia.

Menurut Lucius, pembatasan akses pintu masuk itu menjadikan DPR terlihat berjarak dengan rakyat. Menurutnya, masyarakat yang datang ke Gedung DPR hanya dengan keperluan tertentu.

"Padahal kalau mikir-mikir, orang juga nggak bakal tumpah ruah setiap hari. Yang datang ke DPR itu hampir pasti dengan keperluan tertentu dan jumlahnya pasti sangat terbatas. Dengan itu sulit memahami apa pertimbangan rasional dari kebijakan tak masuk akal membatasi akses masuk publik dari gerbang depan DPR. Kebijakan ini seperti menjelaskan dengan baik wajah parlemen yang tak dekat dengan rakyat," tutur Lucius.

"Mungkin sok-sokan penting ala DPR dengan membatasi akses publik dari gerbang depan ini juga yang akhirnya membuat rakyat justru lebih nyaman menyampaikan aspirasi ke Kopi Joni ketimbang DPR seperti yang dilakukan guru honorer. Mestinya DPR malu dan merasa dilecehkan karena rakyat justru tak menganggap mereka penting untuk memperjuangkan aspirasi dan lebih memilih mendatangi Kopi Joni," tutur dia.

Simak selengkapnya pada halaman berikut.

Saksikan Video 'Ketua IPW Harap Larangan Gerbang Masuk Dihapus: DPR Milik Rakyat!':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT