Meninggal karena Jalan Rusak Salah Siapa?

ADVERTISEMENT

Perspektif

Meninggal karena Jalan Rusak Salah Siapa?

Raja Adil Siregar, Andi Saputra - detikNews
Selasa, 27 Sep 2022 11:04 WIB
Jalan rusak di Pekanbaru.
Jalan rusak di Pekanbaru (Raja Adil Siregar/detikSumut)
Jakarta -

Bisa jadi, kelengkapan kendaraan sudah sempurna dan pengendara dalam kondisi prima. Tapi, karena jalan rusak, kecelakaan tidak terelakkan. Ada yang lecet, luka parah, bahkan hingga tewas. Lalu siapa yang bertanggung jawab?

Pertanggungjawaban dalam kasus itu diatur dalam Pasal 273 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.

Bunyi lengkap Pasal 273 adalah:

(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

(4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Nah, menurut hakim yustisial Mahkamah Agung (MA), Riki Perdana Raya Waruwu, pasal di atas termasuk pasal 'tidur'.

"Memang dalam praktik, ketentuan ini belum efektif dilaksanakan," kata Riki Perdana Raya Waruwu dalam pertemuan dengan Korlantas Polri pada 8 Agustus 2022.

Riki, yang mewakili MA dalam rapat gabungan dengan Korlantas Polri, berharap penyidik tidak ragu menindak penyelenggara jalan yang lalai tidak merawat jalan hingga rusak. Akibat kerusakan itu, terjadi kecelakaan lalu lintas.

"Pertemuan ini nanti akan memudahkan dan memberikan keyakinan kepada aparat penyidik di bidang lalu lintas untuk kemudian dapat meningkatkan proses penyelidikan, penyidikan hingga ke pengadilan," ujar Riki.

MA mengakui Pasal 273 UU LLAJ adalah pasal tidur. Sebab, penyidik jarang menjerat penyelenggara jalan di kasus jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan.

"Saat ini perkara kecelakaan akibat jalan rusak dapat ditemukan dalam gugatan perdata dan putusan pengadilan terkait ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas itu. Namun, dalam aspek pidananya, perlu diyakinkan penggunaan Pasal 273 UU LLAJ," beber Riki.

Simak juga 'Hindari Lubang, Pengendara Motor Tercebur ke Parit di Jaktim':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT