Warga Korban Banjir Cikampek Gugat Bupati Karawang-BBWS Citarum ke Pengadilan

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Kamis, 09 Sep 2021 15:39 WIB
Bupati Karawang perintahkan bentuk tim khusus penanganan COVID-19 varian Delta
Foto: Yuda Febrian
Karawang -

Banjir yang melanda kawasan Cikampek, Kabupaten Karawang berujung di meja hijau. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan juga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum digugat warga terdampak banjir ke pengadilan.

Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) itu dilakukan 34 warga menyusul banjir yang terjadi awal tahun 2021 lalu. BBWS Citarum dan Cellica dianggap tak melakukan pengawasan aliran sungai hingga menyebabkan terjadinya banjir.

Gugatan tersebut sudah masuk ke persidangan. Sidang pertama dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi sudah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung pada Kamis (9/9/2021).

"Jalan hukum yang ditempuh melalui class action ini merupakan hak setiap warga negara. Bahwa perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum," ujar tim advokasi hukum warga Fajar Saktiawan Nugraha usai persidangan.

Fajar menuturkan banjir yang terjadi di Karawang pada Februari 2021 tersebut diduga bukan hanya karena adanya cuaca ekstrem. Menurut dia, diduga banjir tersebut akibat dari luapan sungai Cikaranggelam.

Akibat hal itu, sejumlah daerah di kawasan Cikampek banjir. Banjir terparah terjadi di Desa Dawuan Tengah, Dawuan Barat, Cikampek Timur dan Cikampek Selatan.

"Semuanya diakibatkan dari luapan Cikaranggelam bukan karena cuaca ekstrem namun karena kelalaian dalam hal menjalankan fungsinya yaitu menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai khususnya bagian hilir yaitu siphon Cikaranggelam," tutur Fajar.

Fajar mengatakan dugaan penyebab itu bukan tanpa alasan. Dia mengatakan tim-nya sudah melakukan kajian dari mulai Situ Kamojing, aliran Sungai Cikaranggelam, saluran pembuangan Ciparage dan saluran pembuangan Karang Tengah.

"Dengan hasil kerusakan lingkungan, pengendapan di dasar aliran air, alih fungsi sepadan sungai dan bahkan penyalahgunaan kawasan Situ Kamojing yang seharusnya dipakai untuk penampungan air malah sebagian digunakan untuk bercocok tanam," tuturnya.

Selain mengajukan gugatan PMH, warga juga mengajukan gugatan ganti rugi atas kerusakan barang dan bangunan. Nilai ganti rugi yang digugat sebesar Rp 10 juta per kepala dengan total keseluruhan Rp 213 juta. Sedangkan gugatan immateril untuk 34 keluarga totalnya Rp 3,4 miliar.

Menurut Fajar awalnya pihaknya tidak ingin langsung menggugat. Pihaknya ingin melakukan audiensi.
"Sejak Maret kita masukin surat sudah tiga kali ke Bupati dan DPRD, namun tidak ada tanggapan. Sehingga pada 23 Agustus kita masukan gugatan PMH ke pengadilan," kata dia.

Lihat juga video 'Sungai Cidurian Bogor Meluap, Jembatan Putus-Rumah Rusak':

[Gambas:Video 20detik]



(dir/ern)