Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Korupsi Bank Banten

ADVERTISEMENT

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Korupsi Bank Banten

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Senin, 26 Sep 2022 19:30 WIB
Sidang dengan jawaban jaksa atas keberatan terdakwa Rasyid Samsudin di perkara korupsi Bank Banten.
Sidang dengan jawaban jaksa atas keberatan terdakwa Rasyid Samsudin di perkara korupsi Bank Banten (Bahtiar Rifai/Detikcom)
Serang -

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Banten meminta majelis hakim menolak nota keberatan yang diajukan oleh terdakwa Rasyid Samsudin selaku direktur PT Harum Nusantara Makmur (HNM). Jaksa meminta majelis melanjutkan pemeriksaan pokok perkara korupsi Bank Banten.

"Menolak nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Rasyid Samsudin, menyatakan dakwaan sah menurut hukum," kata JPU Subardi di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (26/9/2022).

JPU Subardi menjawab keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa pada Senin (19/9) lalu. Pertama, mengenai keberatan perkara yang diadili di Pengadilan Negeri (PN) Serang bukan di PN Jakarta Selatan.

Ia mengatakan dalil dari penasihat hukum itu harus ditolak atau dinyatakan tidak bisa diterima. Sebab, PN Serang berwenang memeriksa dan mengadili. Terdakwa juga ditahan di rutan Pandeglang dan sebagian besar saksi dekat ke Pengadilan Tipikor di PN Serang.

Kemudian, keberatan mengenai dua alat bukti yang dianggap tidak cukup. JPU mengatakan penyidik pada Kejati Banten telah memiliki dua alat bukti mulai dari 10 saksi. Saksi-saksi ini sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

"Kedua alat bukti keterangan ahli sebagaimana tertuang dalam BAP ahli dan ketiga alat bukti surat," ujarnya.

Selanjutnya adalah keberatan mengenai peristiwa pada Bank Banten bukan pidana korupsi, melainkan perbankan. JPU menjawab bahwa peristiwa kredit macet PT HNM ke Bank Banten, termasuk pada lingkup keuangan negara.

"Maka tidak serta-merta hubungan keperdataan. Adanya perbuatan melawan hukum dalam proses pemberian kredit," paparnya.

Kasus seperti ini juga katanya memiliki yurisprudensi misalnya atas nama Eddy Tanzil melibatkan direksi Bapindo, perkara ECW Neloe pada Bank Mandiri, dan perkada Dicky Iskandar Dinata di perkara Bank Duta.

"Untuk itu, dalil mengenai itu sepatunya dikesampingkan dan tidak dapat diterima," tegasnya.

(bri/rfs)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT