Ada Pandemi, NasDem Anggap Wajar Target Rumah DP Rp 0 Turun

ADVERTISEMENT

Ada Pandemi, NasDem Anggap Wajar Target Rumah DP Rp 0 Turun

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Senin, 26 Sep 2022 07:20 WIB
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi NasDem, Nova Harivan Paloh
Nova Paloh (Foto: Dok. DPRD DKI)
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi NasDem Nova Harivan Paloh menilai penurunan target rumah DP Rp 0 menjadi 9.081 unit adalah sebuah kewajaran. Nova menilai penurunan target itu salah satu dampak dari pandemi Corona.

"Pertama kalau kita lihat kan ini pandemi Covid kita menghadapi refocusing masalah anggaran. Artinya juga target-target masalah dalam pembangunan rusun atau mungkin pembangunan DP Rp 0 mengalami keterlambatan," kata Nova kepada wartawan melalui sambungan telepon, Minggu (25/9/2022).

Faktor lain penurunan target itu, kata Nova, karena adanya syarat pembelian rumah DP Rp 0 adalah masyarakat yang berpenghasilan paling rendah Rp 14 juta per bulan. Awalnya batas tertinggi adalah yang berpenghasilan Rp 7 juta per bulan.

"Yang kedua juga kita lihat kan sekarang ada target kenaikan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) jadi 14 juta. Artinya tentu dihitung lagi skemanya yang awalnya masyarakat itu ada kemampuan 7 juta menjadi 14 juta dan juga pandemi Covid itu artinya harus ada penurunan lagi kan. Nggak mungkin sekarang kalau misalnya kita sediakan 100 rusun tetapi yang menginginkan rusun tersebut tidak sesuai dengan target," jelasnya.

Nova mengatakan DP Rp 0 ini berbeda dengan rumah susun sewa (Rusunawa). Dia mengatakan rumah DP Rp 0 ini adalah kepemilikan pribadi, bukan sewa.

"Karena DP Rp 0 persen ini berbeda dengan rusun ya, kalau rusun masyarakat hanya membayar bulanan tapi ini kan kepemilikan. Memang harus dilihat jangan sampai ketika kita sudah mengeluarkan dana, tentunya dana tersebut istilahnya mandeg, tidak terealisasi dengan baik," katanya.

Oleh karena itu, Nova menilai penurunan target rumah DP Rp 0 ini adalah sebuah kewajaran. Dia menyebut target saat ini adalah dilakukannya penyesuaian.

"Kalau saya bilang sih wajar ya. Ini kan sebelumnya RPJMD, kalau RPJMD 2017-2022 kan tidak kita menghitung bahwa kita mengalami pandemi. Makanya dihitung lagi di RPD yang di 2022-2026, itu kan ada target penyesuaian," jelasnya.

Lihat juga video 'Pulau G Bakal Jadi Kawasan Permukiman, Seperti Apa Kondisinya Kini?':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya pada halaman berikut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT