.webp)
Target pembangunan rumah DP Rp 0 kembali diturunkan menjadi 9.081 unit. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan penurunan target itu menyesuaikan masa kerja Pj Gubernur DKI yang akan menggantikan Anies.
"Kan harus disesuaikan dengan masa waktu Pj Gubernur. Pj Gubernur itu kan kurang lebih dua tahun, kan beda waktu Anies Sandi dan Anies sama saya," kata Riza Patria di Perpusnas, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (25/9/2022).
Riza menjelaskan, periode Pj Gubernur memiliki masa kerja lebih sedikit ketimbang periode kepemimpinan gubernur dan wagub definitif selama 5 tahun. Hal inilah yang membuat pihaknya melakukan penyesuaian saat menyusun RPD 2022-2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan ke depan yang melaksanakan Pj Gubernur, tapi kita serahkan kembali kepada Pj tersebut, kalau dirasa dicarikan solusinya bisa lebih baik dan lebih banyak kita bersyukur," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menurunkan lagi target pembangunan hunian rumah DP Rp 0 menjadi 9.081 unit. Ini merupakan kedua kalinya Anies menurunkan target pembangunan hunian rumah DP Rp 0 dari target semula yang berjumlah 232.214 unit.
Target baru pembangunan hunian rumah DP Rp 0 itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang diteken Anies Baswedan pada 10 Juni 2022.
Dokumen tersebut awalnya menjelaskan, pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah melalui program DP Rp 0. Perusahaan BUMD, swasta, hingga BUMN dibidik sebagai penyedia hunian tersebut.
"Pemerintah mendorong para pelaku pembangunan untuk menyediakan hunian terjangkau dari segi harga jual bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan potensi penyediaan hunian sebanyak 9.081 unit yang dibangun oleh BUMD dan swasta/BUMN," demikian isi dokumen RPD yang dilihat, Minggu (25/9).
Selanjutnya, dokumen itu menjelaskan, masyarakat yang memenuhi persyaratan mengikuti program DP Rp 0 dapat melakukan kredit/pembiayaan pemilikan rumah di perbankan tanpa uang muka dengan tenor dan bunga kredit/pembiayaan yang terjangkau. RPD itu juga membeberkan penyediaan rumah DP Rp 0 yang terkendala penyediaan lahan oleh pelaku pembangunan.
"Namun demikian dalam penyiapan lahan oleh pelaku pembangunan sehingga tahapan proses pembangunan berpotensi mundur. Dengan menimbang status lahan yang sudah clean and clear, diharapkan terjadi akad kredit sebanyak 2 ribu unit," demikian penjelasan dalam RPD 2022-2026.
Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan skema pengadaan lahan melalui sejumlah cara. Di antaranya ialah melalui kewajiban pihak ketiga, kerja sama business to business, BUMN, BUMD, dan swasta.
Kemudian, penganggaran dana fasilitas pembiayaan pemilikan rumah, kebijakan batasan harga jual rumah untuk masyarakat yang mengakses fasilitas pembiayaan pemilikan rumah, kerja sama dengan bank pelaksana penyaluran kredit/fasilitas pembiayaan pemilikan rumah serta pembentukan BLUD yang bertugas mengelola dana perumahan program DP Rp 0.
Ini merupakan kali kedua target pembangunan rumah DP Rp 0 diturunkan. Sebelumnya, Pemprov DKI juga merevisi target pembangunan dari 232.214 unit menjadi 10 ribu unit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI 2017-2022.
Simak juga Video: Tuntutan untuk Para Terdakwa Pusaran Kasus Rumah DP 0 %
