.webp)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief meralat pernyataannya terkait utusan Presiden Joko Widodo yang meminta kepada Demokrat agar jabatan Wakil Gubernur Papua diisi 'orangnya Jokowi'. Andi Arief membantah meralat ucapannya tersebut.
"Nggak direvisi. Kan membawa misi Jokowi," kata Andi Arief saat dimintai konfirmasi, Sabtu (24/9/2022).
Meski begitu, Andi Arief mengatakan orang tersebut bukan dari Kemendagri, melainkan oknum partai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan Kemendagri, tapi oknum partai, bukan pihak Depdagri," ucap dia.
Andi Arief menyebut sejak awal memang tidak menyebutkan siapa orang utusan yang dimaksudnya. Karena itulah, dia menyerahkan persoalan ini kepada KPK.
"Sejak awal kan saya nggak sebut orangnya, tapi sudahlah. Poinnya, kita tunggu KPK selesaikan masalah. Sudah, jangan diperpanjang," ujarnya.
Kemendagri Sebut Andi Arief Ralat Pernyataan
Sebelumnya, Kemendagri membantah kebenaran cerita Andi Arief. Cerita itu tidak ada hubungannya dengan penersangkaan Lukas Enembe, kader Demokrat dan Gubernur Papua.
"Pertama, tidak benar bahwa ada utusan Presiden Jokowi yang pernah datang ke Partai Demokrat untuk merundingkan jabatan Wakil Gubernur Provinsi Papua," kata Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/9).
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Lihat Video: MAKI ke Lukas Enembe: Rakyat Masih Miskin, Pemimpinnya Hobi Judi
Cerita Andi Arief dinilainya tidak logis. Soalnya, jarak meninggalnya Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dengan penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka terpisah satu tahun. Klemen Tinal meninggal pada Mei 2021, sedangkan Lukas Enembe menjadi tersangka pada 5 September 2022.
Pernyataan Andi Arief itu menjadi viral. Menurut Kastorius, Andi Arief cenderung insinuatif atau menyindir, memberi tuduhan secara tidak langsung. Padahal tidak ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) cerita bahwa utusan Jokowi datang ke Demokrat dengan dijadikannya Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Sebenarnya, kata Kastorius Sinaga, tidak ada rekayasa politik dalam penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi.
"Andi Arief merangkai pernyataannya secara insinuatif dengan mengatakan ada hubungan peristiwa tersebut dengan langkah KPK dalam menetapkan Gubernur Lukas Enembe sebagai tersangka. Artinya, seolah-olah penetapan Tersangka LE merupakan rekayasa politik yang berhubungan dengan persoalan pengisian jabatan Wakil Gubernur Provinsi Papua," kata Kastorius, yang dulu juga sempat menjabat ketua di DPP Partai Demokrat.
Kemendagri menyatakan telah menghubungi Andi Arief dan lantas Andi Arief menyampaikan keterangan yang lebih baru soal isu itu. Terakhir, Andi Arief mengatakan orang yang mengatasnamakan Presiden Jokowi itu merupakan oknum-oknum partai tertentu.
"Saudara Andi Arief telah meralat pernyataannya dengan mengatakan yang datang ke Partai Demokrat adalah oknum partai tertentu, dan bukan utusan resmi Presiden Jokowi," kata Kastorius.
