.webp)
KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka. Proses hukum yang harus dihadapi Lukas Enembe menggelitik partai pengusungnya, Demokrat, bersuara.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief, Jumat (23/9/2022), mengaitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kasus yang menjerat kadernya. Andi Arief, di akun Twitternya, mencuit Lukas Enembe diproses KPK usai adanya penolakan kursi Wagub Papua diisi orang usulan Presiden Jokowi.
Andi menyebut orang usulan Jokowi itu adalah Paulus Waterpauw, yang kini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat. Andi menyebut Waterpauw tak dapat dukungan dari parpol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Prof @mohmahfudmd kami terus bantu KPK selama murni penegakan hukum. Meski, ancaman pada Pak LE dan calon Wakil Gubernur Yunus Wonda muncul setelah Pak LE tolak Jenderal Waterpauw usulan Pak Jokowi, karena Waterpauw tak dapat dukungan partai meski maunya Presiden Jokowi," kata Andi. Cuitan Andi itu membalas komentar Menkopolhukam Mahfud Md yang sebelumnya bicara kasus Lukas Enembe di KPK tak ada unsur politis.
Andi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Lukas Enembe terjadi setelah utusan Jokowi menemui Demokrat terkait urusan kursi wagub Papua yang kosong pasca-meninggalnya Wagub Papua Klemen Tinal pada Mei 2021 lalu.
"Demokrat sadar bahwa pemberantasan korupsi kamilah partai yang paling mendukung dan konsisten. Tapi kami juga tahu betul bahwa sebelum men-TSK kan Pak LE utusan Presiden menemui Demokrat agar kekosongan wagub diisi orang Jokowi. Dan, kami menolak memenuhi permintaan Presiden," katanya.
Andi mengatakan pihaknya kooperatif jika ada kader yang terlibat kasus korupsi. Dia menyinggung kasus eks kader PDIP Harun Masiku yang terlibat kasus di KPK. Namun, sebutnya, Masiku disembunyikan partai.
"Pak Prof @mohmahfudmd soal berantas korupsi, Demokrat konsisten minta kader menghadapi jika terlibat. Tak tiru Harun Masiku disembunyikan sebuah partai," katanya.
Simak video 'Mahfud Sentil Lukas Enembe Tersandung Korupsi Padahal Papua 7 Kali WTP':
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Demokrat, kata Andi, saat ini berupaya agar Lukas segera hadir memenuhi panggilan KPK. Pun, terus melakukan pencarian terhadap Bupati Mamberamo Tengah sekaligus kader, Ricky Ham Pagawak (RHP), yang jadi tersangka di KPK tetapi hingga kini tak tahu rimbanya.
Seperti diketahui jabatan Wakil Gubernur Papua dijabat oleh Klemen Tinal untuk periode 2018-2023. Dia adalah politikus dari Partai Golkar. Namun belum sampai masa jabatan Wagub Papua berakhir, Klemen Tinal meninggal dunia.
Diberitakan detikcom, Klemen Tinal meninggal dunia di RS Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, pada 21 Mei 2021 pukul 04.00 WIB.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe sakit-sakitan dan dirawat di Singapura. Karena Gubernur sakit dan Wagub meninggal dunia, roda pemerintahan Papua dijalankan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy.
Sekilas soal Sekda Papua, sempat terjadi keanehan di jabatan ini. Pada 1 Maret 2022, Wagub Papua Klemen Tinal sempat melantik Doren Wakerwa sebagai Penjabat (Pj) Sekda Papua. Di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Papua.
Keanehan ini berakhir setelah semua menerima Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Papua definitif, mulai menjabat 8 Maret 2021.
PDIP Sebut Cuitan Andi Arief Sesat
Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang mengatakan Demokrat mencoba membentuk opini sesat. Junimart menyarankan Demokrat agar taat asas dan hukum terkait perkara yang menjerat Lukas.
"He-he-he..., menurut saya, ini mencoba mengulangi untuk kembali membentuk opini sesat," kata Junimart saat dihubungi, hari ini.
 Foto: Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief (dok. Andi Arief). |
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Menurutnya, pernyataan Andi Arief merupakan opini tanpa dalil yang tak berdasar dan tak dapat dipertanggungjawabkan.
"Saran saya sebagai partai yang mumpuni, kita taat asas dan taat hukum saja. Rakyat sudah cerdas dan tidak pada tempatnya lagi beropini tanpa dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujar Junimart.
Wakil Ketua Komisi II DPR, yang membidangi urusan dalam negeri dan pemilu, ini menyarankan agar semua pihak mendukung kerja-kerja Jokowi dan solid bergerak demi kesejahteraan rakyat.
"Kita dukung saja kerja-kerja Presiden Jokowi yang murni prorakyat. Solid bergerak saja untuk kesejahteraan rakyat," lanjutnya.
