Menlu RI belum akan berpidato di PBB. Menlu RI dijadwalkan menyampaikan pidato mewakili pemerintah Republik Indonesia pada 26 September 2022.
Di sela-sela sidang ini, Menlu Retno telah melakukan sejumlah pertemuan bilateral maupun multilateral dengan sejumlah menteri luar negeri, antara lain dari negara Belanda, India, Thailand, Australia, hingga Palestina. Menlu juga sudah melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB Antonio Guterres serta Wasekjen PBB Martin Griffiths membahas masalah Myanmar hingga ekspor pangan dan pupuk dari Ukraina dan Rusia yang terganggu karena perang.
Dalam kesempatan ini, Menlu juga membahas dan menerima dukungan terkait Presidensi G20 Indonesia di Bali pertengahan November nanti dan juga keketuaan ASEAN 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pidato Sekjen PBB
Dalam pidatonya kemarin, Selasa (20/9), Guterres menyinggung dunia yang dalam bahaya. Dia juga menyinggung krisis akibat perang di Ukraina.
Guterres juga menyoroti kesenjangan geopolitik yang disebutnya merusak kerja Dewan Keamanan PBB, merongrong hukum internasional, merongrong keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan merusak segala bentuk kerja sama internasional.
"Kita tidak bisa terus seperti ini," kata Guterres.
Guterres juga menyoroti negara-negara anggota G20 yang juga disebutnya memiliki masalah kesenjangan geopolitik. Guterres khawatir pada akhirnya dunia berakhir dalam hubungan 'G-nothing'.
Bahkan berbagai kelompok yang dibentuk di luar sistem multilateral oleh beberapa anggota masyarakat internasional telah jatuh ke dalam perangkap kesenjangan geopolitik, seperti G-20.
"Sekarang kita berisiko berakhir dengan G-nothing," ujar Guterres.
"Tidak ada kerja sama, tidak ada dialog, tidak ada pemecahan masalah kolektif," kata dia.
Guterres menegaskan logika kerja sama dan dialog adalah satu-satunya jalan ke depan untuk menyelesaikan tantangan global.
"Kita membutuhkan koalisi dunia," katanya.
(gbr/rfs)