Bisakah Saya Pidanakan Suami yang Pakai KTP Saya untuk Utang Pinjol?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Bisakah Saya Pidanakan Suami yang Pakai KTP Saya untuk Utang Pinjol?

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 20 Sep 2022 09:26 WIB
Ilustrasi utang pinjaman online
Foto ilustrasi utang: (Getty Images/iStockphoto/Doucefleur)
Jakarta -

Meski awalnya dilandasi cinta, tapi hubungan suami istri bisa saja berubah seiring waktu. Salah satunya menggunakan nama pasangan untuk meminjam utang. Bagaimana bila sudah melampaui batas?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate. Berikut pertanyaan lengkapnya yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com :

Halo detik

Suami saya pakai KTP saya tanpa izin untuk utang pinjol. Saya yang ditagih. Eh malah suami saya kini kabur. Katanya kawin siri.

Apakah saya bisa pidanakan suami saya? Saya sudah hilang kesabaran?

Wati

Jawab:

Terimakasih atas pertanyannya.

Berdasarkan pasal 1754 KUHPerdata menyatakan:

Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang mengatur adanya syarat sahnya perjanjian yaitu:

Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
Suatu hal tertentu;
Suatu sebab (causa) yang halal.

Siapa yang menanggung utang?

Utang yang dibuat oleh seseorang menjadi tanggungannya sendiri. Hal itu sesuai Pasal 1131 KUHPerdata:

Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.

Bagaimana Bila Suami Memakai Data Istri untuk Utang?

Maka dilihat dari kasus anda bahwa istri tidak mengetahui dan tidak mengunakannya maka ini dikategorikan sebagai utang pribadi suami bukan utang untuk keperluan bersama, kecuali dalam perjanjian utang tersebut ada janji istri untuk menanggung bagi hutang suami.

Penanggungan utang diatur di 1820-1850 KUHPerdata, yaktu penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor itu tidak memenuhi perikatannya.

Terkait masalah utang yang dibuat oleh suami tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan istri, dan saat ini si suami juga sudah pisah dan menikah siri, maka istri tidak dapat dituntut untuk membayar utang-utang tersebut. Tidak ada unsur tanggung renteng dalam kasus ini dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta istri dan dalam rangka membayar hutang suami, istri dapat memberikan harta pribadi suami (bila ada) untuk membayar utangnya.

Bagaimana dengan Harta Bersama?

Pasal 35 dan Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Artinya, penggunaan harta bersama harus dilakukan atas persetujuan pasangan perkawinan tersebut, kecuali bila mengenai harta bersama diperjanjikan lain dalam perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Berkenaan dengan utang mantan istri, oleh karena itu, utang yang dibuat oleh suami tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan istri, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta istri (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan).

Apakah si Suami Dapat Dipidanakan?

Si suami yang menggunakan identitas istri tanpa hak, apabila digunakan untuk pinjaman online dapat dipidana berdasarkan penyalahgunakan KTP milik istri untuk pinjaman, telah melanggar ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

UU ITE dan perubahannya sendiri mengartikan transmisi sebagai pengiriman informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.

Lebih lanjut, konsekuensi hukum dari transmisi KTP disalahgunakan pinjaman online dapat dijerat pidana penjara maksimal delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar. Sanksi tersebut dapat lebih berat, mengingat ada yang dirugikan atas perbuatan tersebut. Yang bersangkutan (pelakunya) dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.

Kesimpulan:

Anda dapat melaporkan suami Anda atas dugaan pelanggaran UU ITE kepada pihak kepolisian, dengan melampirkan bukti-bukti perbuatan suami Anda dengan orang yang memberikan utang kepada pihak kepolisian.
Anda dapat pula menuntut suami Anda atas KTP yang disalahgunakan pinjaman online secara perdata. Telah diatur bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Hal itu sesuai Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Terima Kasih

Tim Pengasuh detik's Advocate

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com dengan subjek email: detik's Advocate

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Simak juga 'Tengah Malam Dapat Spam Penawaran Kartu Kredit Dll, Bisakah Dipidanakan?':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/zap)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT