Bagaimana Akar Masalah dan Solusi Konflik Laut Natuna Utara?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Bagaimana Akar Masalah dan Solusi Konflik Laut Natuna Utara?

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 16 Sep 2022 08:37 WIB
Johanes
Johanes Herlijanto (dok.ist)
Jakarta -

China selalu mengklaim perairan Natuna sebagai bagian wilayahnya. Padahal, Indonesia nyata-nyata memiliki kedaulatan di laut itu karena termasuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia itu.

Hal itu menjadi pertanyaan detik's Advocate sebagai berikut:

Halo detik's Advocate

Beberapa hari terakhir, muncul pemberitaan mengenai muncul kembalinya kapal penjaga pantai China beserta kapal-kapal nelayan asal negeri itu di Kepulauan Natuna Utara. Sebetulnya bagaimana akar masalah dan solusi konfliknya?

Pembaca detik's Advocate juga bisa mengirim pertanyaan serupa yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com. Ditunggu ya...

Untuk menjawab pertanyaan pembaca detik's Advocate di atas, kami meminta pendapat dosen Universitas Pelita Harapan yang juga ketua Forum Sinologi Indonesia, Johanes Herlijanto. Berikut penjelasan lengkapnya:

Sejarah Panjang

Ketegangan antara Indonesia dan China di perairan Natuna Utara tersebut terkait erat dengan tumpang tindih klaim wilayah di Laut China Selatan, yang menjadi sengketa antara China, Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia. Indonesia sendiri tidak termasuk dalam negara yang terlibat dalam sengketa di atas. Namun pada tahun 1993, China memaparkan sebuah peta yang memperlihatkan klaim yang menurut China didasarkan pada sejarah. Klaim kewilayahan yang mencengangkan itu ditandai dengan sembilan garis putus-putus, yang kini lebih dikenal dengan sebutan 'nine-dash line'

Di sanalah problem antara Indonesia-China mulai muncul: salah satu garis putus-putus tersebut berada di wilayah ZEE Indonesia di dekat kepulauan Natuna. Indonesia sebenarnya telah berupaya meminta klarifikasi dari China. Tetapi sebagai pernah dikemukakan oleh seorang diplomat senior, Profesor Hasjim Djalal, alih-alih memberikan klarifikasi yang jelas, China hanya mengatakan bahwa Natuna adalah milik Indonesia dan bahwa China tidak memiliki tumpang tindih wilayah dengan Indonesia.

Pernyataan bahwa China tidak memiliki sengketa kewilayahan dengan Indonesia jauh berbeda dari sikap China di lapangan. Sebaliknya, insiden berupa masuknya kapal-kapal nelayan China dan intevensi kapal penjaga pantai China di wilayah ZEE Indonesia telah terjadi bahkan di 2010 dan 2013, meski pemerintah saat itu memilih untuk menyelesaikan permasalahan secara diam-diam, sehingga tidak menjadi perbincangan khalayak ramai.

Sejak 2016, rangkaian insiden yang menimbulkan ketegangan antara kedua negara terus meningkat sehingga menjadi sorotan media-media nasional dan menimbulkan keresahan baik di kalangan elit maupun masyarakat Indonesia secara umum.

Apalagi, pada tahun 2016 saja tercatat setidaknya terjadi tiga insiden. Sedangkan dalam 3 tahun terakhir ini, yakni pada tahun 2019, 2020, 2021, dan bahkan 2022 ini berbagai peristiwa yang memperuncing ketegangan terkait perairan Natuna kembali terjadi.

Apa Strategi China Dalam Melegitimasi Klaimnya?

1. China melakukan aksi-aksi yang melibatkan kapal penjaga pantai dan kelompok-kelompok nelayannya di sekitar perairan Natuna Utara. Ini karena berbeda dengan pada masa lampau, China kini mengakui secara jelas bahwa meski tidak memiliki sengketa wilayah kedaulatan, China memiliki tumpang tindih dengan Indonesia dalam hak-hak kelautan dan kepentingan lainnya di perairan yang kini bernama Laut Natuna Utara itu,.
2. Strategi lainnya adalah upaya akademik dan penelitian untuk mengangkat peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang dapat mendukung klaim berbasis sejarah versi China, serta upaya untuk menarik Indonesia agar sepakat bahwa terdapat ketumpangtindihan antara Indonesia dan China pada wilayah tersebut.

Solusi

1. Pemerintah harus yang menolak secara tegas klaim China dalam hal apapun di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna Utara, karena hak berdaulat Indonesia di wilayah itu sah berdasarkan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Hal ini sudah dilakukan oleh Pemerintah saat ini dan merupakan langkah tepat.
2. Perlu mendorong berbagai upaya yang terkoordinasi dan seirama antara setiap lembaga pemerintah untuk menjaga hak berdaulat Indonesia di wilayah ZEE tersebut.


Johanes Herlijanto
Pemerhati China-Ketua Forum Sinologi Indonesia

detik's advocate


Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, hukum internasional, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Simak juga 'Jokowi Teken Perpres Perjanjian FIR, Ruang Udara Kepri Kembali ke RI':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/asp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT